Sistem Islam Penerang bagi Indonesia Gelap

MutiaraUmat.com -- #IndonesiaGelap, sebuah hashtag yang viral seiring dengan kemarahan rakyat setelah melihat kondisi negara yang kian hari semakin karut marut akibat kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dengan asal dan menyulitkan rakyat. Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMSI dengan sukarela mengambil peran sebagai penyambung lidah rakyat, turun ke jalan untuk menyerukan respon atas berbagai keputusan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan generasi muda. 

Aksi #IndonesiaGelap ini berlangsung hampir sepekan, tepatnya mulai Senin, 17 Februari hingga Jum'at, 21 Februari 2025. Aksi ini menyerukan tuntutan multidimensi mulai dari bidang pendidikan, hingga program makan siang gratis (tribunnews.com, 17/2/2025). Seperti biasa, para mahasiswa menuntut solusi praktis untuk berbagai masalah di atas. Seperti pendidikan mahal, mahasiswa menuntut agar pendidikan menjadi lebih murah atau gratis, juga UU yang dianggap tidak pro rakyat, mereka meminta agak UU kembali dievaluasi menjadi lebih pro rakyat. 

Namun, sebenarnya, jika dilihat lebih mendalam, apa yang dituntut oleh rakyat bukanlah solusi yang menyeluruh. Masyarakat perlu sadar, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti pendidikan mahal, perampasan tanah adat, dwifungsi ABRI dan sebagainya, tidak mungkin muncul tanpa undang-undang yang mengaturnya, dan undang-undang tersebut mustahil dibuat tanpa mengikuti sistem politiknya, sistem demokrasi.

Sistem demokrasi yang dipilih secara sadar untuk dijadikan sistem di Indonesia merupakan sistem yang berdiri di atas asas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem ini, manusia diberikan kedaulatan penuh untuk membuat aturan-aturan. Peraturan tersebut tentunya lahir setelah melewati berbagai kompromi atas kepentingan berbagai pihak.

Hal inilah yang menyebabkan muncul berbagai praktik kebohongan, manipulasi dan rekayasa dalam sistem demokrasi, karena sejatinya rakyat tidaklah memiliki kekuasaan mutlak. Kedaulatan sejati dalam sistem demokrasi berada di tangan pemimpin negara atau pemerintah, yang di belakangnya menyetir pula para pemilik modal atau kapitalis. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum, seorang ulama dan negarawan dalam kitabnya Afkar Siyasiyah atau pemikiran politik Islam, sistem politik seperti ini membuka ruang yang sangat luas untuk terjadinya kecurangan karena hukum bergantung pada kepentingan manusia. Hukum dijadikan alat untuk orang-orang berkuasa atau orang-orang yang memiliki uang.

Demokrasi menyebabkan rakyat terus diliputi rasa takut akan ketidakpastian dan kegelapan di masa depan. Siapa pun pemimpinnya, selama sistem ini masih diterapkan, peraturan yang dihasilkan tidak akan berpihak pada rakyat, namun menguntungkan pemilik modal. Pendidikan dikapitalisasi, pajak dinaikkan, anggaran pelayanan publik dipangkas dengan dalih efisiensi, merupakan sedikit dampak dari penerapan sistem demokrasi kapitalis.

Oleh karena itu, masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan, haruslah menuntut solusi lain yang lebih menyeluruh. Demokrasi pada dasarnya menjadikan umat Islam menyekutukan Allah sebagai satu-satunya Zat yang berhak membuat peraturan. Masyarakat harus memiliki kesadaran politik yang benar sehingga mereka mampu melihat bahwa sistem politik Islamlah yang bisa dijadikan jawaban atas kegelisahan mereka. 

Dalam fiqih, sistem Islam memiliki 4 pilar dalam mengatur urusan negara. Pertama, kedaulatan berada di tangan syarak. Peraturan yang dibuat haruslah sesuai dengan syariat Islam. Kedua, kekuasaan milik rakyat, bukan milik kelompok tertentu apalagi pemilik modal. Ketiga, wajib mengangkat satu orang khalifah. Keempat, hanya khalifah yang berhak melakukan tabani' (adopsi) hukum. Pengadopsian ini tidak didasarkan kepentingan kelompok tertentu atau khalifah sendiri, namun harus berdasarkan syariat Islam. 

Sistem seperti inilah yang bisa menjawab kekhawatiran masyarakat hari ini. Sebuah sistem yang di bawahnya akan terlahir kebijakan-kebijakan yang adil, yang akan berpihak tidak hanya pada orang berkuasa namun juga pada rakyat kecil di bawahnya. Satu-satunya sistem politik yang mampu mendudukkan semua masalah sesuai dengan tempatnya. Karena sejatinya, hanya sistem politik Islamlah yang sesuai dengan fitrah. Mengembalikan manusia sesuai dengan perannya, sebagai makhluk yang memang seharusnya diatur oleh Penciptanya. Dan yang pasti sistem Islam penerang bagi Indonesia yang gelap.[]

Zahra Anjani Musa

(Anggota KMM Depok)