Indonesia Gelap: Tantangan dan Harapan

MutiaraUmat.com -- Indonesia, negara dengan ribuan pulau dan jutaan harapan. Namun, di balik keindahan alam dan kekayaan budaya, terdapat kegelapan. Kegelapan yang berupa korupsi, kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang belum memadai, yang mengancam keberlangsungan bangsa. Semua itu merupakan sebuah realitas yang harus dihadapi dan diatasi untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan tersebut. Bagaimana cara mengatasinya?

Dikutip dari CNN Indonesia, Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta, untuk menggelar demonstrasi lanjutan dalam aksi yang bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) hari ini.

Pantauan CNN Indonesia.com di lokasi, mulanya puluhan mahasiswa telah tiba terlebih dahulu sekitar pukul 14.53 WIB. Mereka kemudian melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasi dan kritik mereka, salah satunya kritik terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Di dalam sistem demokrasi, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah hanya berlandaskan asas manfaat dan hanya untuk meraup keuntungan yang besar demi kepentingan pribadi atau golongan. Kebijakan dibuat tidak dikaji secara mendalam, tidak dipikirkan bagaimana dampaknya ke depannya. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah bukannya menyelesaikan masalah, melainkan menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, banyak yang merugikan rakyat.

Hal inilah yang memicu terjadinya aksi yang dilakukan ribuan mahasiswa di Jakarta. Mereka berorasi mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya Inpres No. 1 Tahun 2025 yang menjadi sorotan utama mengenai efisiensi anggaran yang dinilai akan berdampak pada pendidikan nasional.

Mereka mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan efisiensi anggaran tersebut, karena kebijakan tersebut hanya menguntungkan kaum oligarki, di mana kaum oligarki sudah menguasai seluruh sendi kehidupan.

Seharusnya, pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut di sektor pendidikan untuk digunakan membangun sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, menyediakan beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi namun kurang mampu, karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia.

Karena di sektor pendidikan inilah yang akan melahirkan generasi penerus bangsa yang akan mengubah kegelapan menuju cahaya. Untuk mencetak generasi yang berkualitas dan berkompeten, pemerintah harus menjamin kualitas pendidikannya. Dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 2025, jelas sekali merugikan rakyat.

Indonesia sudah terkunci dengan tatanan sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme. Dampak dari kerusakan sistem ini dapat kita lihat dan rasakan, seperti:

• Variasi pajak yang mencekik

• Maraknya korupsi di kalangan pejabat pemerintahan

• Pengaruh uang politik yang sangat besar

• Penegakan hukum yang lemah dan tidak efektif

• Ketergantungan kepada investasi asing untuk membiayai pembangunan ekonomi, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global.

Yang menjadi pertanyaan besar, "Mengapa kita masih mempertahankan sistem yang merusak tatanan kehidupan kita ini? Kenapa tidak mau bangkit dari keterpurukan yang dirasakan saat ini? Kita harus melek politik." Aksi mahasiswa tersebut hanya bermodalkan semangat tanpa proses berpikir yang mendalam, yang akhirnya berkompromi lagi dengan sistem kapitalis yang tidak akan menuju perubahan.

Satu-satunya solusi untuk menuju perubahan dari kegelapan menuju cahaya adalah dengan diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan. Sumber anggaran dalam sistem Islam banyak dan beragam, bukan dari utang dan pajak, tidak seperti dalam sistem kapitalis yang sumber anggarannya didapat dari utang (investasi) dan variasi pajak yang mencekik rakyat. Anggaran dialokasikan dengan penuh tanggung jawab dan rasa ketakwaan karena jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Dana anggaran dialokasikan untuk kemaslahatan rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat berdasarkan ketetapan syariat Islam, berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya menguntungkan kaum oligarki, sedangkan rakyatnya banyak yang miskin.

Beberapa sumber anggaran dalam sistem Islam yang disimpan di kas Baitul Mal:

• Pemasukan dari sektor individu seperti: sedekah, zakat, hibah, dan sebagainya.

• Pemasukan dari sektor kepemilikan umum seperti: pertambangan, minyak bumi, emas, perak, gas, kehutanan.

• Pemasukan dari sektor kepemilikan negara seperti: jizyah (pajak untuk orang kafir), kharaj, ghanimah (rampasan perang), fa'i, isyur, dan sebagainya.

Di dalam sistem kapitalis, pengeluaran anggaran, peran penguasa hanya sebagai regulator bagi kaum oligarki, sedangkan rakyat yang menanggung beban kesengsaraannya.

Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, khalifah sebagai pemimpin negara mengontrol pengeluaran anggaran sesuai dengan kaidah yang ditetapkan syariat Islam. Sehingga tidak akan terjadi korupsi di kalangan pejabat pemerintahan. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat terjamin.

Semua itu akan terwujud dengan diterapkannya sistem Islam di bawah naungan khilafah.

Wallahu a'lam bishshawab. []

Yulianingsih

(Aktivis Muslimah)