Tapera, Tabungan Pemerasan Rakyat

TintaSiyasi.id -- Tabungan Pemerasan Rakyat. Sepertinya kalimat itu lebih cocok untuk singkatan TAPERA. Bagaimana tidak, Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan yang mewajibkan para pekerja untuk membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji yang dihasilkan. Dalam berita yang dilansir Kompas.com, (27/5/2024), Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sudah menghitung secara matang sebelum meneken aturan mengenai gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). “Iya semua (sudah) dihitung, lah. Biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau engga berat,” kata Jokowi usai hadir dalam acara Inagurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin 27 Mei 2024. 

 

Miris sekali mendengar ucapan dari pemimpin negara seperti itu. Tanpa memikirkan perasaan rakyatnya, masyarakat dipaksa menyetujui kebijakan yang sangat tidak masuk akal ini. Pasalnya, gaji rakyat sudah lebih dulu dipangkas untuk iuran BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, pajak penghasilan,dan lain sebagainya. Belum cukupkah para penguasa ini memeras rakyat dengan berbagai alibinya? Di mana perhatian pemerintah ketika rakyatnya sulit mencari kerja? Sekarang hasil dari jerih payah bekerja, diatur sesuka hati oleh penguasa dengan alasan yang tidak jelas. Tampak sekali kezaliman luar biasa yang dilakukan para penguasa negeri ini.  

 

Tentu saja hal ini menuai banyak kontra, sebab rakyat sudah terlalu berat dibebankan dengan harga berbagai kebutuhan pangan yang sangat tinggi. Belum lagi masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap uang yang dikumpulkan pemerintah, seperti kasus dana ASABRI, TASPEN, BPJS Kesehatan yang malah dikorupsi. 

Tak hanya itu, terungkapnya laporan BPK 2021 terkait dana Tapera sebesar Rp567 M yang tidak bisa dicairkan oleh 124 ribu peserta, menambah ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin. Rakyat sudah terlalu banyak dibohongi oleh pemerintah. Sangat jelas sekali Tapera ini bukan solusi bagi rakyat untuk memiliki sebuah rumah. Apalagi aturan ini diwajibkan juga bagi pekerja yang sudah memiliki rumah. Belum ada kejelasan juga rumah yang dijanjikan itu seperti apa. Ini hanya jalan untuk meraih keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.  

 

Sistem kapitalis yang diterapkan di negeri ini menimbulkan keserakahan para penguasa. Tidak henti-hentinya rakyat sendiri dijadikan tumbal keserakahan mereka. Hak rakyatpun dibantai habis-habisan. Sehingga kehidupan rakyat semakin terpuruk.  

Tentu saja, sistem kapitalislah yang menyebabkan rakyat sulit mendapatan kepemilikan rumah. Pendapatan para pekerja yang tak seberapa, sudah habis terkuras untuk kebutuhan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bisa didapatkan dengan harga murah bahkan gratis. Inilah mengapa sistem sekuler kapitalis sangat rusak, karena jauh sekali dengan syariat Islam.  

 

Berbeda sekali dengan sistem Islam. Islam memandang bahwa kebutuhan rumah bagi rakyat adalah tanggung jawab negara. Seharusnya pemerintah memberikan kesejahteraan dan kemudahan bagi rakyatnya untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola dengan baik oleh negara dan hasilnya diberikan kepada masyarakat, akan memberikan manfaat bagi hajat hidup orang banyak. 

 

Begitu pula untuk pendidikan dan kesehatan, seharusnya masyarakat mendapatkan secara gratis, karena itu juga tanggung jawab negara. Jika seluruhnya tersistem dalam aturan Islam, maka masyarakat tidak akan merasakan beban yang sangat berat seperti sekarang.  

 

Dalam Islam, negara dan para penguasa tidak bertujuan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena, tujuan hidup dan nilai kebahagiaannya adalah meraih ridha Allah SWT. Standar perbuatannya adalah halal dan haram, bukan untung rugi.  

Dengan demikian, Islamlah yang bisa memberikan solusi hakiki untuk seluruh permasalahan umat. Sudah saatnya umat Islam bangkit bersama-sama untuk menegakkan kembali kehidupan yang diatur oleh syariat Islam, karena hak-hak rakyat akan diberikan sesuai aturan Allah, maka akan tercipta kehidupan yang sejahtera bagi seluruh umat.[]

Mustikawati Tamher

Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok