Rakyat Dilanda Kelaparan, Bukti Rusaknya Sistem Ekonomi yang Diterapkan

MutiaraUmat.com -- Fakta Rusaknya Sistem Ekonomi Saat Ini

Kasus kelaparan di dunia makin meningkat disebabkan berbagai faktor, mulai dari bahan baku dan persediaan makanan yang tidak dipenuhi negara, serta rusaknya sistem ekonomi yang diterapkan saat ini. Alhasil, rakyat kelaparan di mana-mana dan rasa tanggung jawab seorang pemimpin untuk rakyatnya tidak lagi dipedulikan dan sibuk dengan kepentingan sendiri.

Dari CNBN Indonesia organisasi pangan atau FOA yang dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan masih banyaknya kelaparan di 59 negara wilayah dengan jumlah 1 dari 5 orang di negara itu yang mengalami kelaparan akibat permasalahan pangan akut.

Berdasarkan laporan mereka bertajuk Global Report On Food Crises 2024, ada tercatat sebanyak 282 juta orang di 59 negara yang mengalami kelaparan. Dan tingkat kelaparan akut yang tinggi ada pada tahun 2023, serta jumlah orang kelaparan pada tahun tersebut meningkat ada sebanyak 24 juta orang dari tahun sebelumnya.

Bisa kita lihat meningkatnya jumlah rakyat kelaparan disebabkan oleh meningkatnya cakupan laporan tentang krisis pangan. Serta pemenuhan dalam ketahanan pangan terutama yang ada di jalur gaza dan sudan. Bukan itu saja selama 4 tahun berturut-turut banyak anak-anak dan perempuan berada dalam keadaan krisis kelaparan. (CNBC Indonesia, 04/05/2024)

Dampak dari Sistem Ekonomi Kapitalis

Permasalahan yang tiada usai di dunia hari ini, merupakan buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang membuat sebagian besar kekayaan alam dikelola dan dikuasai oleh segelintir orang. Sistem yang rusak ini juga manafikan kepemilikan umum atau publik. Sebaliknya di liberalisme kepemilikan diakui dan diberlakukan tanpa melihat kerusakan ke depannya.

Alhasil, siapa saja yang memiliki modal besar mereka akan diberi jalan untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan SDA yang merupakan milik publik tersebut. Konsep dari kapitalisme ini, tentu membuat sebagian besar umat manusia kesulitan untuk mengakses kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. 

Walaupun mereka diberi akses, masyarakat harus membayarnya dengan harga yang begitu mahal, karena liberalisasi sumber daya alam dikelola oleh pihak swasta/pemilik modal. Liberalisasi ini juga meniscayakan sistem ekonomi kapitalisme yang berorientasi pada untung (bisnis), faktanya pemerintahan terus melibatkan korporasi dalam setiap produksi dan distribusi pangan.

Sehingga korporasi memiliki peran besar dalam mengendalikan pangan, mulai dari kartel, spekulan, penimbunan dan lain-lain. Kondisi ini tentu tidak lain karena penerapan sistem kapitalisme sebagai regulator. Negara dalam sistem kapitalisme mereka berlepas tangan atas tanggungjawabnya sebagai pengurus rakyat, seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rakyat.

Solusi dalam Islam Mengatasi Kelaparan pada Rakyat

Berbeda halnya dalam Islam, di mana aturan hidup yang datang dari Allah SWT, Islam memandang pemimpin atau penguasa wajib bertanggung jawab atas urusan rakyatnya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang dan papan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Imam/pemimpin adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya." (HR. Muslim dan Ahmad).

Politik pangan dalam Islam merupakan mekanisme pengurus pangan seluruh individu rakyat dan menjamin kebutuhan individu per individu. Islam memandang peran sentral pengatur kehidupan termasuk kelola pangan ada di tangan negara/khilafah.

Negara merupakan penanggung jawab untuk mengurusi kebutuhan rakyat yaitu sebagai raa'in (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung). Negara dalam Islam sebagai ujung tombak dalam pengelolaan pangan bukan menjadi korporasi seperti saat ini.

Negara juga akan memberikan dukungan kepada para petani, dengan membuka seluas-luasnya lahan pertanian. Dalam Islam tanah negara dan tanah rakyat yang kosong akan digunakan untuk menjadi lahan-lahan pertanian produktif.

Sebagaimana dalam kepemimpinan Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Dalam kisah tersebut menggambarkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam urusan rakyatnya yang kelaparan. Di saat itu Sayyidina Umar berjalan untuk melihat rakyatnya dan disebuah gubuk mereka mendengar suara tangisan anak kecil dan seorang ibu yang sedang memasak batu untuk menghibur anak-anaknya. 

Dengan air mata berlinang Sayyidina Umar bangkit dan mengangkat mengajak Aslam temannya cepat-cepat pulang ke Madinah tanpa istirahat, beliau segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda tua dan anak-anaknya. Sayyidina Umar langsung memasak dan mengajak keluarga miskin itu untuk makan. 

Begitulah peran seorang khalifah yang bertanggung jawab dan takut ketika kewajibannya tidak dilakukan, serta takut akan hukuman Allah atas dirinya. Dari kisah tersebut bahwa seorang pemimpin harus bisa menjadi pelindung bagi rakyat dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. 

Dalam Islam juga akan diberikan hukuman bagi para pelaku yang melakukan kezaliman terhadap rakyat dan hukuman yang diberi akan membuat seseorang jera dan takut melakukannya. Didalam Islam seorang pemimpin harus mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya dan mampu mensejahterakan umat.

Jika para pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka yang terjadi rakyat akan sengsara dan kelaparan. Maka dari itu, sangat penting seorang pemimpin memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik dan paham akan perannya untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Dalam negara Islam tidak akan ditemukan rakyatnya yang kelaparan karena pemimpin yang paham akan kewajibannya. Tentu ini semua akan terwujud jika dalam sistem yang diterapkan dengan sistem Islam dalam institusi Khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam bishshawab. []

Oleh: Marlina Wati, S.E.

(Muslimah Peduli Umat)