Negara Rapuh Hadapi Badai PHK Massal

MutiaraUmat.com -- Badai PHK massal menyerang negeri ini, dan paling besar terjadi di daerah Jawa Barat. Banyak perusahaan yang gulung tikar, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2024 di Banten yang menembus 7,02%. Angka tersebut menyebabkan provinsi Jabar menjadi penyumbang PHK tertinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran di Provinsi Banten mencapai 424,69 ribu orang per Februari 2024. 

Belum lagi karyawan PT Sepatu Bata Tbk (BATA) di daerah Purwakarta Jawa Barat, juga terpaksa harus menerima kenyataan pahit. Sebanyak 233 pekerja harus terkena PHK massal.

Fenomena ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang gulung tikar di provinsi Jawa Barat. Hal ini diakui Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat Firman Desa dalam Evening Up CNBC Indonesia dikutip Sabtu (11/5/2024).

Menurut catatan CNBC Indonesia, dalam kurun waktu setahun terakhir (2023-2024), badai PHK massal memporak porandakan 8 pabrik 'raksasa' di Jabar, sebelum pabrik Bata yang akhirnya tutup. 

Publik juga digemparkan adanya badai PHK masal pabrik ban PT Hung-A Indonesia yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat, PT Hung-A Indonesia tutup pada awal Februari 2024 yang menyebabkan seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 1.500 orang diberhentikan sejak 16 Januari 2024.

Sungguh miris, negeri yang kaya akan sumber daya alam rapuh hadapi badai PHK massal. Imbasnya kesejahteraan rakyat dipertaruhkan. 

Semua ini tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini, yang  telah menjadikan negara rapuh dan berlepas tangan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.  Negara hanya bertindak sebagai regulator , fasilitator yang menyerahkan persoalan kesejahteraan rakyat, termasuk penyerapan tenaga kerja pada pihak swasta maupun korporasi. 

 

Bahkan sebagian besar kebijakan ekonomi negara yang berasas kapitalis menjadikan rakyat sulit mendapatkan pekerjaan. Adanya liberalisasi sumber daya alam yang melegalkan pihak swasta atau asing menguasai dan mengelolanya untuk kepentingan bisnis.

Negera juga membuka kran impor produk-produk luar negeri yang lebih murah. Alhasil, produk lokal kalah bersaing dengan produk impor.

Perusahaan asing maupun lokal juga dibebaskan menentukan siapa yang dipekerjakan, bahkan boleh mendatangkan pekerja asing,  akibatnya  rakyat pribumi  tidak mendapatkan lapangan kerja. 

Sstem ekonomi kapitalisme bergerak pada sektor nonriil, dengan mata uang kertas, yang tidak dijamin sebagai komoditas berharga dan rentan akan resesi. Alhasil perusahaan padat karya akan sangat sering mengeluarkan kebijakan PHK karyawan dengan alasan efisiensi. Bahkan tidak sedikit perusahaan menutup usahanya karena permintaan yang terus menurun.

Sungguh penerapan sistem kapitalisme di negeri ini hanya menjadikan negara rapuh menghadapi badai PHK massal. Sistem ini sudah tidak layak dipertahankan, berbeda dengan sistem kehidupan yang diatur oleh Islam.  

Dalam Islam penyediaan lapangan pekerjaan  merupakan tanggung jawab negara. Negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya, khususnya para pencari nafkah.  

Negara juga berkewajiban untuk menjamin kebutuhan asasi rakyat yaitu sandang, pangan, kesehatan,  keamanan dan pendidikan.  

Negara Islam atau khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang hanya bergerak pada sektor _riil,_  sehingga negara memiliki ketahanan terhadap resesi.  

Sistem mata uang emas yang diberlakukan,  juga menghasilkan ekonomi yang stabil dan menjamin penyerapan tenaga kerja yang memadai. 

Ekonomi Islam melarang negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak swasta, karena sumber daya alam termasuk kepemilikan umum.  Negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat. 

Perusahaan-perusahaan yang dibangun untuk mengelola sumber daya alam, imbasnya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada perusahaan padat karya. 

Semua ini tidak lepas dari kebijakan negara yang bersandar pada syariat Islam. Negara tidak akan mengalami badai PHK massal, sungguh hanya khilafah yang mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya.[]

Oleh. Yesi Wahyu I. 

Aktivis Muslimah