Jaminan Kesejahteraan Perempuan di Sektor Pariwisata Utopis Diwujudkan

MutiaraUmat.com -- Sekitar 40 negara menjadi partisipan dalam The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and The Pacific. Harry Hwang, Director of the Regional Department for Asia and the Pacific UN Tourism, memaparkan bahwa UN Tourism sendiri adalah badan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan misi mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan dapat diakses secara universal. "Berdasarkan agenda 2030 PBB untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan kode etik pariwisata global, kami memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pariwisata memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan lelaki dalam berkontribusi terhadap pencapaian kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender," tandas Harry Hwang. (www.suara.com)

Konversi regional itu juga diyakini akan menjadi katalisator perubahan yang berarti bagi perempuan dan pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. Menurutnya, pemberdayaan perempuan bukan sekedar soal pencapaian kesetaraan hingga hak asasi manusia. Namun, pemberdayaan perempuan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. (www.detik.com)

Sebanyak 53% dari angkatan kerja pariwisata di Asia dan Pasifik terkonsentrasi pada perempuan, namun mereka terkonsentrasi pada pekerjaan dengan keterampilan rendah, upah rendah dan informal, sehingga membuat mereka memiliki akses terbatas terhadap perlindungan sosial dan rentan selama masa krisis. (www.cakrawalanews.co.id)

Konferensi ini, menggambarkan bahwa saat ini dunia sedang mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor pariwisata, sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Keterlibatan yang dimaksud di sini adalah sebagai angkatan kerja. Apalagi saat ini, dunia global tengah mengarahkan untuk mengembangkan sektor non strategis, termasuk pariwisata. Sektor ini, dinarasikan mampu mendongkrak devisa negara dalam waktu yang cepat. 

Sungguh sistem kapitalisme telah menjadikan perempuan hanya dihargai dari segi materi, yakni saat mereka mampu menghasilkan uang. Perempuan dipandang berdaya guna, jika mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian negara. Apalagi hal ini diselaraskan dengan pencapaian kesetaraan gender yang dipandang sebagai solusi atas persoalan perempuan. Padahal sejatinya, perempuan hanya dijadikan tumbal oleh sistem ekonomi kapitalisme yang gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Alhasil, sistem ini memaksa perempuan dengan berbagai bujuk rayuan untuk terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi. Padahal arahan global terkait pariwisata ini, meniscayakan dampak berkelanjutan bagi kehidupan perempuan. Pasalnya, upaya tersebut akan merusak fitrah perempuan dan akan membahayakan nasib anak-anaknya, baik karena ibu bekerja maupun dampak buruk pariwisata yang berpotensi menimbulkan perang budaya. Mirisnya, banyak masyarakat yang melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif, khususnya bagi negara yang membutuhkan sumber pemasukan di tengah problem APBN yang defisit. Padahal ini adalah bentuk tipuan, sebab negeri ini memiliki sektor strategis berupa SDA yang mampu memberikan pemasukan besar bagi negara.

Sayangnya, melalui penerapan sistem ekonomi Kapitalisme, sektor strategis tersebut telah dilegalkan oleh negara untuk dikuasai oleh negara-negara penjajah. Negara sendiri tidak berkutik dengan hadirnya swasta asing-aseng untuk mengambil untung besar dari pengelolaan SDA yang notabenya milik rakyat. Oleh karena itu, selama sistem kapitalisme diterapkan di negeri ini, maka kesejahteraan perempuan tidak akan pernah terwujud. Perempuan akan dijadikan sebagai objek eksploitatif untuk menghasilkan cuan, tanpa peduli pengaruh pekerjaan tersebut terhadap buruknya pembentukan kepribadian generasi.

Kondisi berbeda akan kita temukan dalam sistem kehidupan yang diatur dengan aturan Islam kaffah, di bawah institusi Khilafah Islamiyah. Islam memiliki sistem ekonomi yang tangguh, yang akan menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk perempuan dengan berbagai mekanismenya. Perempuan dijaga fitrahnya dan dijamin kesejahteraannya oleh negara, melalui penerapan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dengan pemenuhan yang menyeluruh. Pemenuhan kebutuhan itu harus sampai pada tataran terpenuhinya kebutuhan perempuan dalam hal makanan, pakaian, hingga tempat tinggal yang layak, bukannya dieksploitasi untuk meningkatkan ekonomi negara. Islam juga memandang kemuliaan perempuan bukan diukur dari jumlah materi yang dihasilkannya, tetapi dari ketakwaannya kepada Allah SWT. 

Dalam naungan khilafah, bekerja bagi seorang perempuan hanyalah pilihan, bukan tuntutan keadaan. Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah pada suami, ayah atau kerabat laki-laki, bila tidak ada suami atau ayah. Jika mereka semua ada, tetapi tidak mampu mencari nafkah atau mereka para pencari nafkah sudah tidak ada lagi, jaminan langsung akan diberikan negara. Sistem ekonomi Islam memosisikan SDA sebagai milik umum atau rakyat yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup, sehingga memudahkan para suami menafkahi keluarganya dengan layak.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham Ijtima'i fi al-Islam, menyatakan bahwa dalam rumah tangga, Allah SWT menetapkan suami sebagai pemimpin rumah tangga yang wajib memimpin, melindungi dan menafkahi anggota keluarganya, sedangkan peran istri sebagai ibu dan pengurus rumah, serta pendidik generasi. Tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk bekerja keras menyejahterakan ekonomi keluarga, karena hal itu merupakan tanggung jawab laki-laki, suami dan wali. Sekalipun Islam tidak melarang perempuan bekerja, tetapi mereka boleh bekerja semata mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan umat. Selama tanggung jawab sebagai istri dan ibu tetap terlaksana dengan baik. Karena itulah, hanya kembali kepada khilafah perempuan mulia dan sejahtera. 

Wallahu a'lam bishshawab. []

Sumariya

Aktivis Lisma Bali