Inilah Penyebab Korupsi Sektor Tambang Sulit Dideteksi

MutiaraUmat.com -- Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) mengungkapkan penyebab kasus korupsi pada sumber daya alam (SDA) tambang di Indonesia tidak mudah untuk dideteksi. 

"Mengapa tidak mudah dideteksi? Karena korupsi pada sumber daya alam ini hampir-hampir tidak memerlukan skenario yang rumit, sebagaimana kalau korupsi itu dilakukan di lembaga pemerintah yang harus diatur sedemikian rupa," bebernya dalam channel YouTube UIY Official: Korupsi Tambang, Mereka Berpesta Rakyat Menderita, Senin (13/05/24). 

Lebih lanjut, dia mengatakan korupsi pada sumber daya alam itu praktis, tinggal mengambil dalam tempo yang singkat, baik dengan cara legal (ada izin) maupun tidak legal (tidak ada izin) dari pemerintah. 

"Nah, setipis itu pembeda antara legal dan ilegal. Jika hanya itu yang menjadi pembeda, maka apa susahnya untuk mendapatkan izin? Karena pihak yang mendapatkan izin dan yang memberikan izin tahu persis apa yang akan mereka dapatkan dari itu. Di situlah kolusi antara penguasa dan pengusaha terjadi," jelasnya. 

Oleh karena itu lanjutnya, mudah dipahami dan dimengerti sekarang mengapa obyek korupsi yang paling besar itu memang pada ekploitasi tambang, sebagaimana yang terungkap dalam kasus di Bangka Belitung. 

IUP untuk Ormas? 

Kemudian terkait wacana pemberian perizinan (IUP) mengelola tambang oleh Menteri Investasi kepada sejumlah Ormas, UIY juga mengatakan itu merupakan kekacauan yang luar biasa. 

"Izin pengelolaan diberikan pada Ormas itu untuk apa dan basis argumennya apa? Karena dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam profesional dikenal dengan based management (swasta) dan state management (negara). Nah, ormas ini swasta bukan, negara juga bukan," imbuhnya. 

Dia mengatakan, Ormas itu tidak punya kecakapan, pengalaman dan sebagainya untuk mengelola sumber daya alam, maka yang terjadi nantinya adalah akan diberikan pada pihak lain. 

"Itulah akhirnya di negeri ini terjadi fenomena Ali Baba, Ali itu pribumi dan Baba itu Chinese. Artinya pribumi yang memberikan izin pada pihak swasta untuk mengelola dan keuntungannya lebih banyak dinikmati oleh swasta dan para elite ormas bukan untuk rakyat," cetusnya. 

Oleh karena itu menurutnya, kebijakan itu harus dikoreksi karena alih-alih memberikan kesejahteraan pada umat tetapi malah menambah semakin maraknya kasus korupsi di negeri ini," tandasnya []Emmy