Aktivis 98 Ingatkan Bahaya Pragmatisme Politik dalam Demokrasi

MutiaraUmat.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengingatkan akan bahaya pragmatisme politik dalam politik demokrasi kapitalisme.

"Yang perlu dikritisi adalah bahaya pragmatisme politik, yang seolah jadi tradisi dalam politik demokrasi kapitalisme yang abai kepada rakyat," ujarnya di kanal YouTube Justice Monitor: Ada Bagi-Bagi Jatah Menteri? Senin (13/5/2024).

Aktivis 98 itu menilai, langkah politik Prabowo Subianto dalam Precidential Club dengan membangun koalisi besar yang berujung pada bagi-bagi kursi menteri, kental aroma politik dagang sapi sebagaimana telah dikhawatirkan banyak kalangan. 

"Penyusunan kabinet Prabowo Subianto dinilai sebagian orang, kental aroma politik balas budi. Langkah politik Prabowo Subianto membangun koalisi besar yang berujung pada bagi-bagi kursi menteri, dikhawatirkan banyak kalangan. Sebagian menilai aroma politik dagang sapi kental tercium dalam proses penyusunan kabinet Prabowo," ujarnya. 

Gagasan Prabowo merangkul para rival dalam wadah komunikasi Precidential Club ini juga diprediksi Agung akan memuluskan pemerintahan. Akan tetapi, jika Precidential Club ini benar-benar terwujud, akan turut menjadi instrumen politik tertentu dan berpotensi menciptakan tekanan tak terlihat. 

"Berpotensi akan menciptakan invisible pressure atau tekanan tak terlihat, sebagai strategi politik yang mengacu pada pengaruh halus dan tidak langsung dan diberikan pada individu atau kelompok untuk menyelaraskan diri dengan agenda atau ideologi tertentu tanpa paksaan maupun instruksi eksplisit," ujar Agung. 

Andai terwujud dan memiliki implikasi dalam kelangsungannya, Agung mengatakan, Presidensial Club akan memberikan tekanan itu melalui sejumlah cara, antara lain social influence atau pengaruh sosial norma dan ekspektasi, kemudian juga tekanan institusional, hingga narasi media. 

Lebih lanjut Agung menjelaskan, ketika politik dagang sapi menyeruak, harapan munculnya gebrakan baru akan sulit terwujud, pengawasan wakil rakyat terhadap pemerintah pun akan lembek karena partai politik telah masuk ke dalam koalisi besar pemerintahan. 

"Ketika aroma politik dagang sapi terjadi, gebrakan pemerintah sulit diharapkan, akan muncul. Mayoritas partai politik DPR masuk koalisi besar pemerintahan. Pengawasan legislatif bisa lembek. Partai politik di DPR berpotensi tersandera oleh kepentingan eksekutif," pungkasnya.[] Witri Osman-Cut Shifa