Akar Masalah Tiket Pesawat Mahal Adalah Paradigma Kapitalisme

MutiaraUmat.com -- Pakar Ekonomi Syariah Dr. Arim Nasim mengatakan, bahwa akar masalah persoalan tiket pesawat yang mahal (kini sedang naik), adalah paradigma kapitalisme yang dijadikan sebagai landasan mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Kita harus melihat dari akar masalahnya. Akar masalahnya yaitu terkait dengan paradigma APBN. Kita harus ganti paradigma APBN kapitalis dengan paradigma APBN yang sesuai syariat Islam. itulah solusi untuk mengatasi masalah ini (tiket pesawat naik)," ujarnya dalam video berjudul, Iuran Pariwisata Akan Dibebankan Pada Tiket Pesawat. Pemerintah Mau Peras Rakyat? di kanal YouTube Khilafah News, Sabtu (27/4/24). 

Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, sumber utama APBN bukan dari pajak maupun hutang. Akantetapi, bisa dari sumber daya alam yang dikelola oleh negara karena termasuk kategori kepemilikan umum. Tidak seperti kapitalisme yang menyerahkan kepada swasta, seperti kasus yang sempat  heboh, kata Dr. Arim yaitu kasus korupsi 271 triliun. 

Namun katanya, angka 271 triliun belum seberapa jika dibandingkan dengan keuntungan yang dirampok oleh China dari penguasaan tambang nikel, yaitu sekitar 5000 triliun. Begitu pula dengan sumber daya alam lainya, seperti batu bara, yang dikuasai oleh swasta yang keuntungannya mencapai 3000 triliun lebih. 

"Kalau itu dikelola oleh negara sebagai sumber pendapatan APBN, karena itu milik rakyat, lalu dikembalikan pada rakyat. Saya kira insyaallah, masalah kenaikkan tiket pesawat tidak akan muncul. Justru rakyat akan diberikan fasilitas-fasilitas yang mudah, murah tapi berkualitas," tuturnya. 

Bukan hanya masalah pesawat, jelas Arim, bahkan persoalan pendidikan, kesehatan dan lainnya, juga bisa terakomodasi dengan dana dari harta milik umum, yakni sumber daya alam ,yang dikelola oleh negara sesuai dengan syariat Islam. 

"Jadi solusinya saya kira, kita harus melihat dari akarnya, yaitu tadi, merubah paradigma pengelolaan APBN dari paradigma APBN kapitalis dengan pengelolaan paradigma APBN yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ekonomi Islam," tegasnya. 

Hanya saja, ia menegaskan bahwa pelaksaan ekonomi Islam membutuhkan institusi politik tentunya."Enggak mungkin politik ekonomi Islam bisa diterapkan tanpa ada institusi politik," pungkasnya []Istiqamah.