Pelatihan Vokasi: Skill Meningkat, Kesejahteraan Nanti Dulu

MutiaraUmat.com --Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja RI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengadakan pelatihan vokasi yang berkualitas. Dikatakan berkualitas karena  pelatihan vokasi tersebut  sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang mengutamakan link and match ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan tentang pelatihan vokasi berkualitas itu saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap III BBPVP Semarang, di Semarang, Jawa Tengah. Adapun link and match adalah satu bagian dari strategi Kemnaker dalam melakukan transformasi BLK, yaitu harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri sehingga terjadi kesesuaian pelatihan vokasi, ungkap Anwar (detik.com, 22/03/2024).

Nasib Pekerja di Sistem Kapitalisme

Keseriusan pemerintah untuk membekali pekerja dengan skill yang memadai memang patut dihargai. Namun tidak cukup sampai disitu saja. Karena pada faktanya, skill yang baik terkadang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh pekerja.

Ada banyak faktor yang membuat tak sepadan antar peningkatan keterampilan dengan kesejahteraan. Pertama, sistem kapitalisme menempatkan pekerja sebagai faktor produksi. Apabila terjadi penurunan omset atau pendapatan, salah satu solusinya adalah menekan biaya produksi. Sehingga, ancaman PHK terus membayangi para pekerja sekalipun skill mereka mumpuni. Bagaimana mereka bisa sejahtera jika tak memiliki pekerjaan?

Kedua, sistem kapitalisme mengamputasi peran negara dalam melayani rakyat. Apa yang tidak berbayar di negeri ini? Listrik, air, kesehatan, energi, transportasi hingga jalan pun berbayar. Pemerintah berdagang dengan rakyat dan mencari untung di setiap transaksinya. 

Jika pendidikan gratis, pada faktanya semua yang menunjang pendidikan pun harus dibayar oleh rakyat. Seperti seragam sekolah, peralatan penunjang sekolah. Alhasil, cost pengeluaran terbesar rakyat justru untuk membiayai semua itu. 

Ketiga, sistem kapitalisme membuat negara tunduk pada kepentingan swasta. Ketundukan ini disebabkan sistem politik demokrasi yang memenangkan pemilik suara terbanyak. Diperlukan modal besar untuk memenangkan suara rakyat. Dan swasta kapital siap memberi modal dengan kompensasi segala kebijakan mengakomodir kepentingan mereka. 

Potensi besar dari pengelolaan SDAE tak bisa diserap maksimal oleh negara karena diserahkan pada swasta kapital. Lapangan pekerjaan di sektor tambang tak sepenuhnya menyerap tenaga kerja pribumi. Ada banyak tenaga kerja asing (TKA) menempati posisi yang lebih tinggi dari pekerja pribumi. Jika pun posisi TKA dan pribumi sama maka gaji yang diberikan pun jauh berbeda. Dan pemerintah tak bisa menyelesaikan problem keadilan antara TKA dan pribumi hingga tak jarang menimbulkan konflik antar pekerja di perusahaan tersebut.

Dengan segala fakta di atas, kesejahteraan pekerja masih menjadi mimpi. Bahkan takkan pernah mewujudkan nyata selama sistem kapitalisme masih bercokol di kehidupan manusia.

Nasib Pekerja di Sistem Islam

Satu-satunya sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan individu rakyat termasuk pekerja hanyalah sistem Islam Kaffah. Dan telah tercatat dalam tinta emas sejarah peradaban manusia tentang jaminan kesejahteraan dalam sistem Islam.

Will Durrant, sejarawan Barat, menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Story of Civilization: "Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka."

Islam mewajibkan negara sebagai pelayan rakyatnya. Ada koneksi akhirat dalam tugas kepemimpinannya. Rasulullah Saw. bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Beberapa strategi Khilafah untuk meningkatkan keterampilan sekaligus kesejahteraan rakyat termasuk pekerja. Pertama, sistem pendidikan Islam akan mencetak individu berkepribadian Islam. Sehingga, menjadi apapun ia kelak akan memberikan yang terbaik dalam rangka mencari rida Allah. 

Termasuk ketika ia menjadi seorang pekerja. Ia akan memenuhi akad kerja dengan sebaik-baiknya. Atau ketika ia menjadi atasan pekerja, maka ia tidak akan menzalimi para pekerja. Tak akan memberi upah yang tidak manusiawi dan mengulur-ulur waktu pemberian upah. Rasulullah Saw. bersabda:  “Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah).

Sistem pendidikan Islam juga membekali individu dengan kemampuan sains dan teknologi. Termasuk keterampilan yang diperlukan untuk bekerja. Namun pelatihan yang diselenggarakan bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri. Lebih dari itu, memenuhi kewajiban menuntut ilmu. 

Kedua, sistem ekonomi Islam menyerahkan pengelolaan SDAE pada negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. SDAE termasuk dalam kepemilikan umum yang haram dimiliki oleh individu. Negara juga haram mengambil keuntungan dalam pengelolaan SDAE.

Potensi SDAE yang besar akan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat. Hasil SDAE bisa dibagikan secara langsung kepada rakyat, misal BBM, listrik dan air gratis. Jika pun ada biayanya, hanya sebatas mengganti biaya produksi. 

Hasil SDAE juga bisa diekspor, keuntungannya bisa dibagikan langsung ke rakyat dalam bentuk BLT atau untuk pembiayaan penyediaan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan dan transportasi. Sehingga semua fasilitas publik bisa dengan mudah diakses oleh rakyat serta murah bahkan gratis. Sehingga, penghasilan seorang pekerja bisa maksimal untuk kebutuhan keluarga.

Ketiga, Islam akan menerapkan sistem sanksi yang tegas. Sehingga tak ada majikan yang zalim dan buruh yang mengingkari akad kerja. 

Demikian beberapa strategi yang akan diterapkan Khilafah untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Wallahu a'lam []

Oleh: Mahrita Julia Hapsari

(Aktivis Muslimah Banua)