Menyoal DBD

MutiaraUmat.com -- Kasus demam berdarah di Jabar terus mengalami peningkatan. Data yang dihimpun sejak Januari 2024 oleh Dinas Kesehatan Pemprov Jabar, kasus demam berdarah sudah berada pada angka 11.058 kasus. Dari angka tersebut, tercatat ada 96 kasus kematian.

Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, sudah menginstruksikan Dinas Kesehatan Pemprov Jabar untuk menyediakan obat dan menambah stok infus di Puskesmas.

"Kami minta ke puskesmas, ada (sediakan) obat DBD dan infus untuk ditambah," kata dia pada Kamis (21/3). (Kumparam)

Demam berdarah bukanlah penyakit baru. Namun, kewaspadan kita terhadap penularan Virus dengue, virus penyebab penyakit demam berdarah yang dibawa melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ini perlu di tingkatkan terutama di beberapa wilayah di Indonesia termasuk tren peningkatan kasus DBD di berbagai daerah.

DBD adalah penyakit endemis yang memang banyak berada di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Dengan memahami ini semestinya pemerintah lebih serius.

Sistem kapitalisme dalam kesehatan menjadi sektor jasa transaksi jual beli seperti vaksin DBD sudah tersedia tetapi untuk mendapatkan vaksin tidaklah gratis tetapi masyarakat mendapatkannya mereka harus beli dengan harga Rp 700.000 per dosis.BPemerintah belum bisa memberikan vaksin ini secara gratis dengan alasan kapasitas produksi vaksin DBD di dalam negeri yang masih sangat terbatas dan cukup lama.

Begitu juga literasi di masyarakat prihal DBD dan edukasi pemerintah yang belum optimal juga kemungkinannya bertambah kasus DBD. Masyarakat yang minim pengetahuan baru seputar DBD akan menurunkan persediaan mereka terhadap penyakit

Ini semua terjadi karena sistem kapitalisme tidak menjamin kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini berimbas pada persoalan kesehatan semisal kemiskinan yang berimbas dengan gizi buruk, sanitasi lingkungan tidak sehat, dan layanan kesehatan berbayar dan mahal.

Berbeda dalam perspektif Islam yang menyelenggarakan sistem kesehatan bertunpu pada negara sebagai jaminan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam Islam memiliki mekanisme preventif dan kuratif dalam mengatasi satu mbak wabah atau penyakit yang tersebar di tengah masyarakat.

Mekanisme preventif, negara adalah pemerintah pemerintahan Islam akan meletakkan pilar-pilar yang mendorong dan mewujudkan masyarakat hidup sehat dan bersih. Transportasi, dan tata kelola in infrastruktur publik lainnya yang berkaitan dengan terlaksananya sistem kesehatan.

Juga dibekali masyarakat prihal pencegahan penyakit dan pola hidup bersih yang sangat dianjurkan dalam Islam secara berkala dan berkesinambungan. Negara membiayai riset dan teknologi mutakhir untuk mencegah DBD dan penyakit lainnya. Jika produk penelitian ini berupa alat atau bahan tertentu maka negara akan memberikan secara gratis, termasuk vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat, orang lakukan riset semata-mata untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk bisnis.

Negara menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam yang akan melahirkan sosok calon cendekiawan dan ilmuan yang bersyakhsiyah Islam. Dan memberikan kesempatan seluas luasnya bagi peserta didik untuk menunjukkan minat mereka terhadap berbagai disiplin ilmu. 

Negara memberikan jaminan kesehatan ekonomi bagi rakyat dengan memudahkan mereka memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Jika rakyat sejahtera makanan dan mereka akan mencukupi sehingga akhirnya masyarakat sehat. Jika masyarakat sehat rakyat akan sehat berbagai penyakit akan tereliminasi dengan sendirinya.

Demikianlah bagaimana Islam menangani masalah penyakit DBD, sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sehat, karena setiap ada wabah penyakit dapat diatasi, dan kesehatan masyarakat dijamin sepenuhnya oleh negara. Semua ini terwujud dalam sistem pemerintahan yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh yaitu Sistem Khilafah.

Wallahu a'lam bishshawab. []

Kania Kurniaty

Aktivis Muslimah Kayumanis Al-Abror Bogor