Tarif Tol Naik, Ekonomi Masyarakat Makin Sulit

MutiaraUmat.com -- "Anggup-anggip bagai rumput tengah jalan", peribahasa tersebut menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Peribahasa tersebut bermakna hidup serba kesusahan. Pasca pemilu 14 Februari 2024 lalu harga-harga kebutuhan pokok melangit dan disusul dengan momentum menjelang Ramadhan.

Tidak ketinggalan tarif di beberapa tol juga akan ikut naik. Meskipun tidak semua kalangan masyarakat menggunakan langsung jasa jalan tol. Namun, kenaikan tarif jalan tol juga akan memicu harga-harga barang lain akibat naiknya biaya transportasi pengangkutan distribusi barang.

Salah satunya yaitu jalan tol Jakarta–Kalihurip menuju Bandung yang mengalami kenaikan signifikan hingga 35% yaitu dari Rp20.000 menjadi Rp27.000. Rencana kenaikan tersebut sudah disosialisasikan oleh Jasamarga Transjawa Tol sebagai anak perusahaan dari Jasamarga sejak awal Maret 2024.(cnbcindonesia.com, 4 Maret 2024)

Kenaikan signifikan juga akan naik di ruas jalan tol Jakarta–Cikampek dan Jalan layang MBZ. Seperti yang diunggah di akun Instagram resmi Jasamarga @official.jasamarga yang merinci kenaikan tarif di setiap ruas jalan tol tersebut secara detail pada 7 Maret 2024 dan akan diberlakukan mulai tanggal 9 Maret hingga mengundang banyak komentar pedas dan amukan di kolom komentarnya dari Warganet yang menolak kenaikan tersebut dan menyebut fasilitas di jalan tol tersebut belum sesuai dengan tarifnya. (cnbcindonesia.com, 9 Maret 2024)

Tampaknya kenaikan tersebut sudah direncanakan sejak awal tahun karena kenaikan di ruas jalan tol Jakarta–Cikampek ini mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 250/KPTS/M/2024 tanggal 2 Februari 2024. Yang mempertimbangkan kenaikan untuk mengembalikan investasi dan karena adanya inflasi. (katadata.co.id, 7/3/2024)

Selain ruas jalan tol Jakarta–Bandung dan Jakarta–Cikampek yang naik di 9 Maret juga ada beberapa jalan tol daerah yang juga sudah dinaikkan sejak Februari 2024 yaitu jalan Tol Pasuruan–Probolinggo, Serpong–Cinere, dan Surabaya–Gresik. Kenaikan tersebut diberlakukan sebelum Ramadan di mana masyarakat akan mudik di Lebaran nanti.(megapolitan.kompas.com, 9 /3/2024)

Tentu saja kenaikan tarif tol jelas memberatkan rakyat. Ini terjadi karena pengelolaan jalan tol tidak dilakukan oleh negara, tetapi oleh perusahaan swasta, yang jelas menjadikan tol sebagai bisnis untuk mencari keuntungan. Kondisi ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme, di mana negara hanya sebagai regulator semata. Sehingga infrastruktur seperti jalan tol dibangun hanya untuk kepentingan investasi swasta bukan kepentingan rakyat semata. Tentu saja dalam pengelolaan jalan tol yang diutamakan adalah untung layaknya sebuah bisnis bukan kepentingan rakyat.

Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menjadikan negara sebagai raain (penanggung jawab), yang mengurus dan memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk adanya jalan tol. Bagaimana sosok salah satu pemimpin negara Islam Kekhilafahan yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang pernah berkata bahwa ia takut jika ada satu ekor unta mati maka ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena mungkin saja ada hewan ternak yang mati karena terjerembab di jalan karena buruknya fasilitas jalan tersebut. 

Bahkan seekor hewan ternak pun dipikirkan oleh seorang pemimpin negara Jika saja mereka kesulitan karena fasilitas jalan yang buruk. Apalagi manusia yang begitu dihargai di dalam ajaran Islam tentu saja sangat dipikirkan kebutuhan dan fasilitasnya dalam sistem Islam. 

Selain itu dengan sistem ekonomi Islam, negara akan memiliki sumber dana yang cukup dari pengelolaan sumber daya alam yang melimpah untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan rakyat akan fasilitas publik termasuk kebutuhan jalan tol, dana pengoperasiannya pun bisa dengan harga murah bahkan gratis. Sehingga untuk mengatasi permasalahan kenaikan tarif jalan tol yang terus naik setiap tahunnya tiada jalan lain yaitu dengan menerapkan kembali sistem ajaran Islam secara sempurna di bawah naungan institusi Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam bishshawab. []

Oleh: Leihana

Ibu Pemerhati Umat