Kasus DBD Meningkat, Butuh Solusi Komprehensif


Mutiaraumat.com -- Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembayun Setyaningastutie menyebut kasus demam berdarah (DBD) dengue di DIY mengalami peningkatan drastis pada tahun 2024 awal ini.

"Sementara sampai dengan bulan Februari 2024 ini memang mengalami peningkatan. Data kasus yang masuk tidak menunjukkan kasus sebagian besar pada anak-anak saja. Namun, juga banyak diderita oleh usia produktif juga," jelasnya kepada Radar Jogja Sabtu (16/3).

Memasuki musim penghujan, wabah DBD terus berulang, bahkan sampai merenggut nyawa. Dua orang penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang meninggal dunia di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, berusia 10 dan 5 tahun (Kompas.com 29 Pebruari 2024).

Hal ini jelas membutuhkan solusi komprehensif dan mendasar.
Ada solusi tuntas dengan upaya baik promotif, preventif maupun kuratif. Dengan menggiatkan PSN 3 M plus. Pemberantasan Sarang Nyamuk, Menguras Menutup Mengubur plus sebagai gerakan nasional bisa menurunkan kasus DBD kurang optimal karena banyak faktor. Salah satunya faktor logistik.

Sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini nyata mempengaruhi terwujudnya solusi  komprehensif dan mendasar. Kapitalisasi kesehatan (vaksin bayar, layanan kesehatan sesuai dengan uang yang tersedia), keterbatasan kapasitas RS,  kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya literasi dan pengetahuan tentang polaa hidup bersih dan sehat, daya tahan tubuh adalah sebagian faktor yang berpengaruh.

Di tengah kesehatan yang berbiaya mahal, sebenarnya Islam punya solusi yang sangat relevan. 
Islam menjadikan layanan Kesehatan tanggung jawab negara (murah/gratis, mudah diakses dll), juga memaksimalkan upaya promotif, preventif dan kuratif yang berkualitas.

Negara memaksimalkan berbagai upaya secara komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, juga dalam berbagai upaya kesehatan (promotif, preventif dan kuratif) termasuk riset dan penerapan hasilnya di tengah masyarakat (teknologi terbaru, vaksinasi dll).

Islam menjadikan kesehatan sebagai salah satu fasilitas umum yang harus digratiskan oleh penguasa selain pendidikan dan keamanan. Tiga hal ini adalah kebutuhan kolektif asasi masyarakat. Dalam Islam ketiganya gratis. Penguasa harus menjalankan fungsinya sebagai riayah atau pengurus kehidupan rakyat.

Penguasa yang melalaikan urusan ini bisa dianggap zalim karena tidak menunaikan kewajiban syariat yang telah diwajibkan Allah dipundaknya. Dalam pandangan Islam rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis.

Disisi lain berbicara tentang efisiensi PSN 3 M plus dan pemberian vaksinasi Dengue cuma- cuma untuk menurunkan kasus DBD tentu juga butuh tenaga dan biaya tidak sedikit. Lagi-lagi ini mungkin terwujud jika pemimpinnya benar-benar sadar akan tanggung jawab terhadap rakyat dan paling utama adalah tanggung jawab dihadapan Allah SWT. Sistem kesehatan ini hanya bisa terwujud dalam bentuk negara yang menerapkan sistem Islam dalam semua aspek kehidupan.[]

Oleh: dr. Bina Srimaharani
(Praktisi Kesehatan)

0 Komentar