Dinasti Politik yang Dilakukan Penguasa Memiliki Syahwat Kekuasaan yang Liar

MutiaraUmat. com -- Pengamat Politik, Dr. Riyan, M. Ag mengatakan bahwa dinasti politik dilakukan oleh penguasa yang memiliki syahwat kekuasaan yang tidak terkendali alias liar.

"Dinasti politik dilakukan oleh penguasa yang memiliki syahwat kekuasaan yang tidak terkendali alias liar atau dengan bahasa lainnya Will of power," lugasnya dalam Ada Apa Di Balik Gurita Dinasti Politik yang Makin Menjadi-jadi? di kanal YouTube Ngaji Shubuh, Senin (18/3/2024).

Ia mengatakan, mari lihat dari sisi fakta dan harus diketahui bahwa serah terima jabatan presiden itu nanti tanggal 20 Oktober. Jadi, kalau dihitung dari sekarang, kekuasaan presiden itu, apakah mau kemudian dihentikan sekarang atau nanti, itu tetap akan berhenti secara formal. Jadi, kalau sekarang Maret, berarti tinggal tujuh bulan lagi efektifnya. Meski sekitar tujuh bulan lagi, tetapi jangan lupa, karena dia masih memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan yang strategis, maka kemudian ini menjadi rawan ketika dipegang oleh orang-orang yang memiliki nafsu kekuasaan.

"Perhatikan, serah terima jabatan presiden itu tanggal 20 Oktober, ada waktu tujuh bulan lagi dari sekarang. Dan tanggal 20 Maret adalah penetapan oleh KPU siapa yang menang Pemilu 2024," ujarnya.

Nah, di tengah suasana ini, beberapa waktu lalu, katanya, Ketua Partai Gerindra merilis berita bahwa Erina Ghudono, istrinya Kaesang, putra ketiga Presiden, mencuat jadi calon Bupati Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Seperti kita ketahui, ketiga anak presiden ramai dibicarakan. Anak pertama dicalonkan menjadi calon Wakil Presiden, menantunya Bobi Nasution, yaitu suami putri kedua presiden, menjadi Wali Kota Medan, meski sekarang sudah selesai, tetapi ada kemungkinan nanti dia masuk kepada level jabatan yang lebih tinggi. Apakah di Sumatera atau mungkin di Jawa sebagai Gubernur. Sedangkan anak ketiga, yaitu Kaesang sebagai pemecah rekor, baru dua hari menerima kartu anggota PSI, dua hari kemudian menjadi Ketua Umum dengan aklamasi," terangnya.

Kemudian tambahya, Kaesang diisukan akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok, tetapi diurungkan, ia menyebut itu sebagai gimmick politik. Entah nanti dia dipersiapkan untuk menjabat apa lagi. Ini bermula ketia dia menjadi Wali Kota Solo, kemudian menjadi kontroversi saat usia 36 tahun, kalau secara politik juga belum terlalu matang. Itu terjadi karena ia dikatrol atau dikerek.

"Lalu pamannya, Anwar Usman, pada saat itu memutuskan batas usia Cawapres adalah 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu Pilkada. Kita ketahui bersama bahwa hal itu penuh kontroversi, tetapi ujungnya mereka mengatakan keputusan tetap dianggap sah, walaupun kemudian KPU nya offside karena menerima pendaftaran dari sesuatu yang sebenarnya masih dipersoalkan. Jadi ketua KPU nya juga sudah mendapatkan semacam peringatan terakhir, tetapi itulah yang terjadi The Show Must Go On," tambahnya.

Ryan mengungkapkan, dan diketahui, menjelang 14 Februari, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diguyur gaji yang tinggi dan kita bisa melihat KPU, Bawaslu, dan MK sudah dikondisikan. Walaupun diketahui si paman ini sudah diberhentikan sebagai Ketua MK, tetapi dia masih menjadi Hakim MK. Kemarin ada informasi terbaru bahwa dia melakukan banding terhadap keputusan Majelis Kehormatan yang memecatnya, kemudian permohonan bandingnya diterima untuk disidangkan. Jadi, ada kemungkinan dia bisa lagi menduduki jabatan jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu  membatalkan. Sehingga, bisa dibayangkan bagaimana ruwetnya. Dan jika kilas balik, keputusan MK ini menjadi pintu masuk Gibran menjadi Cawapres.

"Terkait itu, awalnya Jokowi mengatakan bahwa ia tidak mau anaknya Gibran jadi Cawapres. Namun, katanya, Prabowo memohon sedemikian rupa meminta anaknya untuk menjadi Cawapres. Ketika kemudian sudah ada keputusan MK, barulah Jokowi mengatakan bahwa tugas orang tua adalah mendoakan dan merestui," imbuhnya.

Namun, menurutnya, hal tersebut tentu maknanya tidak sekadar mendoakan atau merestui, tetapi kemudian ada langkah-langkah politik.

"Karena apa? Karena dalam konteks ini mereka punya jabatan politik," tutupnya [] Nurmilati