Stunting Sulit Diatasi karena Ini

MutiaraUmat.com -- Masalah stunting tidak bisa diatasi secara totalitas karena pemerintah hanya memberikan solusi tambal sulam dan belum bisa menyentuh ke akar permasalahannya. Sebagai contoh kasus stunting di kota Kediri masih tinggi, Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri mencatat balita yang mengalami stunting di tahun 2023 lalu mencapai 778 balita, atau presentasenya mencapai 6,96 persen. (MetaraNews.com, 25/1/2024)

Sekalipun di Trenggalek angka stunting turun, tetapi kasus tersebut belum bisa hilang secara total. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menyatakan bahwa angka prevalensi stunting di daerah itu selama 2023 tercatat tinggal 6,6 persen atau turun sekitar 1,3 persen dibanding prevalensi tahun sebelumnya (2022) di kisaran 7,9 persen. (AntaraJatim.com, 25 Januari 2024)

Namun, apa yang diupayakan oleh pemerintah masih jauh panggang dari api. Pertama, pemenuhan gizi di negeri ini menjadi masalah serius karena penanganan tersebut masih sebatas teori, apabila ingin diatasi secara nyata negara membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit.

Sebagai contoh dalam pemenuhan gizi ibu hamil agar janin sehat, bayi yang telah dilahirkan, anak-anak butuh perhatian khusus dan membutuhkan asupan gizi yang banyak jika memang ini jadi perhatian serius. Tetapi, bantuan dari pemerintah belum bisa menuntaskan masalah stunting yang mereka hadapi, karena bantuan sosial yang diberikan tidak signifikan sampai anak mereka bebas stunting, hanya insidental dan orang tua dibiarkan berjuang sendiri membebaskan anaknya dari stunting.

Kedua, memberi solusi yang setengah dan tidak totalitas. Ketika ingin terbebas dari stunting, susu atau makanan yang diberikan tidak main-main, tetapi susu yang memiliki protein tinggi dan harganya juga tidak murah. Apakah pemerintah bersedia memenuhi ini semua? Seumpama ada bayi yang tidak cocok dengan susunya, apakah pemerintah mau mencari alternatif susu lain atau makanan lain untuk mereka?

Ketiga, kurang kontrol terhadap masyarakat. Ketika sudah memberikan penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat yang anaknya kena stunting seharusnya dilakukan kontrol secara berkala dan sungguh-sungguh. Selain itu, jika ditemukan permasalahan baru, pemerintah harus siap memberi bantuan selanjutnya.

Keempat, sanitasi lingkungan yang buruk akibat rendahnya taraf berpikir, gaya hidup sekuler dan liberal. Gaya hidup masyarakat hari ini yang pragmatis, membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, pembangunan septi tank dan sumur secara berdekatan, pemborosan air, dan masih banyak lagi membuat lingkungan tercemar, terutama sulitnya mendapatkan air bersih. Gaya hidup yang serba bebas juga dipicu oleh taraf berpikir masyarakat yang rendah, membuat mereka hidup seenaknya.

Kelima, kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan AMDAL terhadap para pengusaha atau pabrik. Pembuangan limbah pabrik di sungai ini menyebabkan air sungai tercemar. Apalagi banyak air sungai tercemar karena limbah pabrik dan rumah tangga, belum ada tindakan yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah limbah ini. Sehingga banyak air tercemar. Seharusnya pemerintah memberi hukum jera terhadap pelaku perusak lingkungan baik dari kalangan industri, korporasi, maupun masyarakat.

Keenam, ekonomi susah. Jika masalah stunting hanya di penyuluhan tetapi taraf hidup rakyat tidak diangkat, niscaya mereka tidak bisa terbebas dari stunting. Karena kondisi ekonomi yang sulit membuat mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi anaknya. Harga bahan pokok hari ini sudah merangkak naik, apalagi harga pangan sekunder, jika kondisi masih begini, bagaimana mereka bisa memenuhi kekurangan gizi yang diderita anaknya?

Oleh karena itu, masalah stunting ini masalah sistematis yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan memberikan penyuluhan pada mereka, tetapi harus ada penyuluhan yang mencerdaskan dan meningkatkan taraf berpikir masyarakat. Selain itu, harus ada usaha konkrit pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari kondisi ekonomi yang kian sulit. Akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme menyebabkan hilangnya peran negara dalam menyetabilkan harga-harga di pasar. Semua diserahkan pasar, rakyat dibiarkan berjuang sendirian mencukupi kebutuhannya. Sekalipun ada bantuan sosial itu hanya bersifat parsial tidak bisa menyentuh akar permasalahan yang mereka hadapi. [] 

Oleh. Ika Mawarningtyas 

Direktur Mutiara Umat Institute