Perpanjangan Bansos 2024 Dinilai Bermuatan Politik Pragmatis

MutiaraUmat.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana mengungkapkan banyak kalangan menilai bahwa keputusan pemerintah perpanjang bantuan sosial (bansos) 2024 sangat kental dengan muatan politik pragmatis jangka pendek. 

"Dari sini banyak pihak yang menilai muatan politik begitu kentalnya nyata, Presiden seperti sedang mengejar ambisi politik pragmatis jangka pendek melalui bansos yang tiada henti sejak tahun lalu hingga kini mendekati pilpres," ungkapnya dalam video Bansos Jelang Pilpres 2024 Tertinggi Sepanjang Sejarah? Di kanal YouTube Justice Monitor, Sabtu (3/2/2024). 

Agung mengatakan, bansos yang diperpanjang itu mencerminkan hasrat politik untuk meraih dukungan elektoral secara instan, daripada upaya untuk menanggulangi kemiskinan ataupun menjaga daya beli masyarakat. Seharusnya masyarakat bukan dimanjakan dengan bantuan sosial di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta perbaikan kesejahteraan masyarakat. 

"Yang seharusnya dilakukan adalah melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang besar buat negara ini untuk mensejahterakan rakyat. Masyarakat saat ini juga membutuhkan jaminan kesehatan gratis, jaminan pendidikan, lapangan pekerjaan untuk jangka panjang dan butuh keberlanjutan," tegasnya. 

Aktivis 98 itu mengkomparasikan, program keluarga harapan (PKH)  kepemimpinan Jokowi di tahun 2018 berjumlah 10 juta keluarga pemilik manfaat, sedangkan pada tahun 2014 era SBY hanya berjumlah 2,7 juta keluarga pemilik manfaat (KPM). Hal itu menandakan betapa lemahnya upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas secara luas dan merata. 

"Rakyat seakan diguyur dengan bantuan social yang sifatnya jangka pendek dan tidak bekelanjutan dan cenderung digunakan untuk kepetingan politik electoral, seharusnya ini tidak dilakukan dan saya piker pihak-pihak tertentu harus melakukan audit secara total terkait dengan masalah ini bagi pihak-pihak yang bersalah harus dihukum secara berat," imbuhnya. 

Lebih lanjut dia mengatakan, bansos menjadi belanja terbesar pemerintah bagi masyarakat bawah tetapi perlu diingat bahwa konsumsi rumah tangga yang menggerakkan ekonomi selama ini lebih bergantung pada kelas menengah. Kelompok kelas menengah ini jadi tulang punggung karena belanja dan pemasukan pajak yang terkait untuk pemasukkan negara dari pajak dan juga belanja. Yang mengejutkan adalah pada periode Januari hingga Maret 2024 bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan sebesar 200.000 rupiah per bulan dikebut pemberiannya sekaligus pada awal bulan Februari mendatang sebesar 600.000 rupiah per keluarga penerima manfaat.[] Alfia Purwanti