Penguasa Hari Ini Tidak Memiliki Karakter Negarawan

MutiaraUmat.com -- Direktur Siyasah Institute Ustaz Iwan Januar mengatakan, penguasa hari ini tidak ada yang memiliki karakter negarawan. 

"Kalau kita melihat, bahwa tidak ada hari ini penguasa yang mempunyai karakter negarawan itu," tuturnya dalam Video Film Dirty Votes: Fakta Bobroknya Demokrasi? Catatan Peradaban di kanal YouTube Peradaban Islam ID, Kamis (15/2/2024). 

Iwan memisalkan anak presiden bisa tampil sebagai kandidat di kursi capres-cawapres, tetapi secara etika politiknya, harusnya malu, ada perasaan tidak enak, ewuh pakewuh. Namun, semua hal itu ditabrak saja, apalagi ternyata berbagai macam rekayasa cara seperti keputusan Mahkamah Konstitusi, kemudian juga menyampaikan UU Pemilu, bahwa presiden boleh berpihak atau mendukung paslon tertentu. 

"Inikan tidak ada satu pun pejabat kita yang memiliki karakter negarawan. Sekelas menteri, juga sama ketika bagikan bantuan sosial mengatakan ‘Ini bantuan dari Pak Jokowi,". Itu kan uang rakyat, pajak rakyat, itu hak rakyat mendapatkan bantuan sosial," ujarnya 

Jadi hari ini, kata Iwan, terlihat tidak ada satu pun pejabat yang memiliki karakter negarawan. Semua itu adalah betul-betul politisi dan berjuang untuk kepentingan mereka, bukan menunjukkan diri sebagai pengampu, melindungi, juga membela kepentingan rakyat.

Pembungkaman 

Iwan menjelaskan, film Dirty Vote merupakan rangkaian atau kliping dari berbagai macam peristiwa yang terjadi. Seharusnya jika masyarakat melek politik, punya kesadaran politik dapat bersikap, ada resistensi, ada pertahanan, bahkan perlawanan terhadap rangkaian kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif. 

"Namun, masalahnya rakyat Indonesia secara umum memang satu, bisa jadi tidak aware dengan segala peristiwa politik yang terjadi. Termasuk juga banyak masyarakat tidak aware dengan kecurangan politik atau juga berbagai macam rekayasa politik yang ada," lugasnya.

Mengapa tidak aware? Tanyanya, karena mereka tidak update terhadap segala perkembangan pada berita yang terjadi dan juga mereka mungkin disibukkan dengan aktivitas lokal mereka. Mencari makan makin berat, makin susah, sehingga kita melihat bahwa program bansos yang digelontorkan oleh Jokowi.

Iwan mengatakan bahwa masyarakat di kalangan menengah ke bawah itu mereka juga kurang aware dengan perkembangan berita yang berbau politik karena memang sudah sejak lama rakyat ditakut-takuti dengan sikap kritis terhadap politik. Sejak zaman Orde Baru, Reformasi, sampai sekarang sama saja, orang ditakut-takuti, diancam, dan dibungkam dengan UU ITE. 

"Jangankan masyarakat biasa, saya ingat pernyataan Kwik Kian Gie "Saya sangat ngeri betul mengkritik rezim di era sekarang,". Jadi bayangkan orang sekritis Kwik Kian Gie di masa SBY biasa kritis, itu di masa Jokowi takut mengkritik. Karena memang serangan pertama takut dengan UU ITE, terus serangan dari buzzer, serangan dari buzzer sampai menguliti data-data pribadi sampai dipublish di media sosial," paparnya. 

Kemudian Ia menambahkan, bahwa kondisi masyarakat memang masih sangat berat untuk ada perubahan. Karena secara umum masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah, tidak aware dan takut untuk bersikap kritis terhadap keadaan. 

"Termasuk para pembuat film Dirty Vote, juga mereka dalam keadaan tidak aman-aman saja. Walaupun mereka bisa ketawa ketiwi, tetapi ada beberapa kondisi yang sudah beda dengan sebelum mereka membuat film Dirty Vote, dan masih banyak kalangan yang mengkritisi berbagai macam kebijakan pemerintah yang keliru," pungkasnya.[] Alfia Purwanti