Menyajikan Migas Ramah Lingkungan dan Ramah Harga Adalah Tugas Pokok Negara

MutiaraUmat.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor, Agung Wisnuwardana membeberkan yang berkewajiban menyajikan migas ramah lingkungan dan ramah harga adalah tugas pokok negara.

"Menyajikan dan memenuhi kebutuhan migas yang ramah lingkungan dan tentu juga ramah harga adalah tugas pokok negara," ujarnya dalam  bertema Pertalite Mau Dihapus? di kanal YouTobe Justice Monitor, Rabu (24/01/2024).

Agung menjelaskan seraya menyebutkan sebuah hadis, Islam menetapkan migas (minyak dan gas) sebagai harta milik umum, dan yang wajib mengelolanya adalah negara. "Dari pengeboran, penyulingan hingga pendistribusiannya. Pengelolaan migas tidak boleh dipindahtangankan kepada individu atau swasta. Jadi, harus diserahkan kepada negara agar hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik atas kekayaan.

"Al muslimuuna syurakaau fii tsalatsa  fiil kalai walmai wannar."

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR Abu Dawud dan Ahmad).

"Larangan penguasaan harta milik umum yang jumlahnya banyak berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abiad bin Hamal almazani. "Harus dikembalikan harta milik umum ini benar-benar kepada rakyat dan untuk kemakmuran rakyat,". tambahnya 

Menurutnya, ada banyak dampak buruk penggunaan bahan bakar minyak BBM beroktan rendah, mulai dari pencemaran udara hingga gangguan kesehatan. Selain itu, pembakaran yang tidak sempurna dalam ruang bakar dapat menyebabkan peningkatan emisi BBM RON rendah. Berdampak buruk juga terhadap kesehatan. Di antaranya adalah gangguan paru-paru yang membuat gangguan pada organ pernapasan terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak.

"Dampak ini banyak ditemui di perkotaan. Mereka yang berjalan kaki pun bisa terpapar, mengingat sektor transportasi memang menjadi penyumbang yang cukup signifikan terhadap polusi udara," ujarnya.

Ia mengatakan, dampak buruk ini dirasakan langsung di berbagai kota besar, seperti Jakarta. Fakta yang berkembang saat ini dan faktual bisa dicermati dengan BBM RON rendah, tentu polusi makin tinggi ada sulfur dan juga hidrokarbon yang jauh lebih banyak dibandingkan BBM RON tinggi.

"Mengingat dampak buruk itulah, mau tidak mau peralihan penggunaan BBM RON rendah menuju RON tinggi memang harus segera diimplementasikan demi kualitas udara yang lebih baik. Hanya saja, ada hal yang harus pemerintah lakukan jika ingin merealisasikannya, yakni pemerintah harus menyiapkan rakyat untuk menghadapi perubahan penggunaan BBM. Sebab, sebagaimana pertalite adalah BBM bersubsidi yang menjadi konsumsi mayoritas rakyat karena paling murah.

 "Jangan sampai tujuan baik ini justru memberatkan masyarakat di kemudian hari. BBM ramah lingkungan harusnya juga ramah harga di kantong rakyat apalagi dengan kondisi beban ekonomi yang semakin berat saat ini," ujarnya.

Menurut Agung, ketika BBM bersubsidi seperti pertalite diganti dengan euro 4 dan euro 5, maka besar kemungkinan harga jualnya lebih mahal daripada pertalite.

"Sehingga, ini jelas akan menambah beban pengeluaran rakyat. Pendapatan belum karuan meningkat, pengeluaran berpotensi membengkak," pungkasnya. []Istiqamah.