Mengatasi Kemiskinan Ekstrim demi Masa Depan Generasi

MutiaraUmat.com -- Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Yaitu makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Tantangan kemiskinan terus menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai oleh pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia. 

Di Indonesia, pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak pada akhir tahun 2024. Hal ini dikarenakan basis perhitungan penduduk miskin yang digunakan secara global berbeda dengan yang digunakan pemerintah saat ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, selama ini pemerintah menggunakan basis perhitungan masyarakat miskin ekstrim dengan garis kemiskinan sebesar U$ 1,9 PPP per hari. Padahal secara global sudah U$ 2,15 PPP per hari (CNBC Indonesia, 5/6/2023). 

Kemiskinan ekstrim adalah bencana bagi kehidupan. Kemiskinan membuat manusia sulit memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jelas hal ini akan memberikan efek domino, salah satunya berefek pada kualitas generasi berdasarkan data Organisasi Buruh International (ILO).

Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan Save the Children, setidaknya 1,4 miliar anak diseluruh dunia tidak memiliki akses perlindungan sosial apapun. Hal ini membuat anak rentan terhadap berbagai penyakit, kelaparan, kekurangan gizi, dan terpapar kemiskinan. Berdasarkan laporan Direktur Global Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial UNICEF, Natalia Winder Rossi, secara global terdapat 333 juta anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, berjuang untuk bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS atau Rp. 333.565 per hari. Dan hampir satu miliar anak hidup dalam kemiskinan multidimensi (Kumparanbisnis, 15/2/2024).

Hal ini menunjukan kemiskinan adalah problem dunia dan merupakan problem struktural, karena penyebab utamanya adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini membuat distribusi kekayaan tidak adil dan hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Dalam sistem ini, SDA legal dikuasai oleh pihak swasta. 

Padahal sejatinya SDA digunakan untuk menjamin kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Yang mana saat ini pengelolaan tersebut melibatkan peran swasta yang cukup besar. Alhasil rakyat harus membeli dengan harga mahal, karena pihak swasta hanya berorientasi pada keuntungan bukan pelayanan.

Ditambah lagi, negara dalam sistem ini hanya bertindak sebagai regulator sehingga semakin mempermudah pihak swasta menguasai SDA, mengendalikan ketersediaan lapangan kerja, kebutuhan pokok masyarakat dan sejenisnya. Sistem ini juga telah mencetak penguasa dan pejabat negara yang tidak amanah dan sangat mudah melakukan korupsi. Uang negara yang berasal dari pajak rakyat dan seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, malah masuk ke dalam kantong pribadi. Jadi bagaimana mungkin kemiskinan dapat dituntaskan dalam sistem ini?

Jika sistem ini gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak dengan sistem Islam. Hanya Islamlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kemiskinan. Islam memiliki beberapa mekanisme, seperti mewajibkan laki-laki bekerja untuk menafkahi keluarga dan mendorong setiap masyarakat melakukan amal saleh dengan berinfak, sedekah, wakaf, dan sejenisnya. 

Islam juga akan mengentaskan kemiskinan melalui sistem politik yang dijalankan para pemimpinnya. Caranya yaitu:

Pertama, pemimpin dalam Islam akan memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka panjang setiap rakyatnya. Departemen sosial akan mendata secara detail orang-orang yang terkategori miskin dan tidak miskin. Bagi yang miskin, apabila ia memiliki kemampuan bekerja misalnya bertani, maka akan diberikan modal seperti tanah, pupuk, dan traktor. Bila ia memiliki kemampuan yang lain maka akan didukung dengan memberikan modal usaha, dan lain sebagainya. 

Kedua, pemerintah akan menyediakan lapangan kerja yang luas, khususnya laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Pemerintah juga akan memerintahkan rakyatnya untuk giat bekerja. 

Ketiga, pemerintah akan menutup berbagai celah kecurangan yang dapat mematikan ekonomi. Seperti praktik riba, judi, penipuan dalam jual beli, penipuan dalam alat tukar, maupun menimbun barang untuk mengendalikan harga pasar. Apabila ada yang berbuat curang, maka akan diberikan sanksi yang sangat tegas.

Keempat, pemerintah akan mengelola SDA secara mandiri sesuai perintah syariah. Dalam Islam SDA adalah harta milik umum dan haram dikuasai sebagian orang. Karenanya, Islam mengatur pengelolaan ini akan dilakukan oleh negara dan seluruh hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga rakyat dapat menikmatinya secara gratis. 

Demikian pula transportasi, listrik dan BBM akan mudah didapatkan rakyat dengan harga murah. Sebab pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan seper pun dari kepemilikan rakyat. Seperti inilah mekanisme Islam menjamin masyarakatnya, termasuk upaya mengangkat generasi dari kemiskinan. 

Wallahu a'lam bishshawab. []

Aqila Farisha

Aktivis Muslimah Kalsel