Krisis Negarawan, Negara Menuju Jurang Kehancuran

Mutiaraumat.com -- Perhelatan politik menjelang pilpres 2024 semakin memanas, berbagai manuver politik politisi pendukung capres gencar dilakukan. Fenomena pindah kubu pun semakin intens dilakukan politisi-politisi pragmatis, mencari dukungan dengan berbagai macam cara demi meraih kekuasaan semata.

Fenomena 5 tahunan yang rutin terjadi di Indonesia serta berbagai negara yang menerapkan demokrasi. Mirisnya pasca energi rakyat terserap mendukung capres, justru rakyat diabaikan dan bahkan dicekik dengan kebijakan-kebijakan menindas, aset-aset negara dirampas segelintir orang, kekayaan alam dieksploitasi sedemikian rupa hingga meninggalkan bencana bagi penduduk sekitar.

Masih teringat jelas ingatan tentang Wadas, Rempang, Mandalika, Food Estate Sumut, serta konflik agraria lainnya yang menunjukkan kesewenang-wenangan semakin menjadi. Para politisi terjerat kasus korupsi, bahkan sekelas pimpinan lembaga antikorupsi pun terjerat korupsi, sementara hukumnya dipermainkan, dan akhirnya lagi-lagi korbannya rakyat.

Lantas, kepada siapa kita harus berharap lagi? Relevankah sebutan negeri gemah Ripah loh jinawi? Masihkah ada harapan pada politisi pragmatis atau lebih jauh pada sistem demokrasi itu sendiri?

Mengurai Akar Masalah

Akar permasalahan diatas tidak lepas dari minimnya negarawan berideologi Islam yang menginginkan syari'at Allah tegak di bumi-Nya. Sempurna dan paripurnanya syari'at Islam telah menjadikan negeri-negeri Islam penuh keberkahan, aman tentram, serta terlepas dari kesengsaraan.

Sementara terlepas darinya menjadikan negeri ini hancur, rakyatnya rusak, SDA-nya habis, dan terjadilah seperti ini hari.

Negarawan berideologi Islam adalah mereka yang memiliki kesadaran penuh bahwa bumi ini harus diatur berlandaskan pada ketentuan Ilahi. 

Mereka sadar problematika kehidupan hanya bisa diselesaikan dengan Islam dan inilah kesadaran yang harus diwujudkan.

Mereka memandang kekuasaan sebagai upaya mengatur dan mengurus rakyat sedemikian rupa agar bukan hanya terpenuhi kebutuhan dan keinginan duniawinya saja.

Namun, memastikan rakyatnya bersama-sama memasuki Jannah-Nya yang penuh kenikmatan.

Mereka tidak mencukupkan diri dengan batas semu teritorial, namun justru sebaliknya mereka menginginkan setiap manusia merasakan hal yang sama. Keadilan yang dirasakan bukan hanya sekelompok muslim saja, namun seluruh manusia.

Intensifikasi Negarawan Berideologi Islam

Tak bisa dipungkiri, sistem hari ini menghasilkan politisi pragmatis yang haus kekuasaan. Kekuasaan yang didapat digunakan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sementara rakyat harus tercekik demi terpenuhinya hasrat kekuasaan segelintir orang.

Sistem yang rusak dan merusak ini harus dilawan diantaranya dengan intensifikasi jumlah negarawan yang memahami makna politik sebenarnya. Setidaknya ada beberapa tahapan metode yang harus dilalui:

Pertama, pembinaan Intensif dan Berjama'ah

Pembinaan Intensif yang dilakukan adalah pondasi awal sebelum melangkah lebih lanjut. Pembinaan bertujuan untuk membentuk kepribadian seseorang menjadi kepribadian yang islami, kepribadian yang takut hanya pada Allah SWT saja dan bukan selain-Nya. Selain itu, juga ditempa komitmen, integritas, dan kapasitasnya sebagai negarawan.

Kedua, terjun ke Masyarakat

Orang yang telah dibina, mereka haruslah terjun ke masyarakat menghadapi setiap pemikiran rusak dan menyadarkan pentingnya perubahan sistem yang menghasilkan kerusakan terstruktur ini. Mereka menyadarkan umat tentang kerusakan yang terjadi dan membangun paradigma baru tentang sistem yang sesuai dengan kehendak Allah. Menyadarkan pentingnya sadar politik dan dampak dari abainya mereka terhadap politik.

Ketiga, duplikasi melalui Sistem

Langkah berikutnya adalah mereka yang telah memiliki kapasitas negarawan harus menduplikasi negarawan di negaranya berbasis pada sistem. Ini adalah langkah paling ideal menghasilkan negarawan dalam jumlah besar, artinya negarawan dihasilkan melalui mekanisme negara.

Dengan demikian, negara akan senantiasa terjaga karena banyaknya negarawan yang berorientasi pada Islam, yang nantinya akan menjadi penyeimbang dan mengoreksi jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh negara. Dan untuk disebut sebagai negarawan berideologi Islam, tidaklah mengharuskan mereka untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, namun meskipun mereka berada diluar pemerintahan mereka tetap disebut negarawan jika mereka melakukan tugasnya.

Sebagai penutup, sesungguhnya kehancuran yang menimpa sebuah negeri, pengaruh paling besar adalah karena pemimpin dan sistem yang melingkupi negara tersebut. Orang-orang yang tersadar harus bersegera merekrut dan menyadarkan masyarakat lain akan kondisi ini sebelum negara tersebut benar-benar berada dalam kehancuran. Wallahu a'lam bishshawwab.[]

Oleh: Ghea RDyanda

(Aktivis Muslim Jember)