IJM: Pertalite Berpotensi Dihapus

MutiaraUmat.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana mengatakan bahwa Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap ada kemungkinan BBM, pertalite, dan solar akan dihapuskan diganti dengan PBM Euro 4 dan Juro 5.

"Pertalite dan solar sebagai bahan bakar kendaraan disebut berdampak besar bagi pencemaran udara di Indonesia, ini menurut perspektif dari Menko Marves. Sebagai gantinya, Luhut mengatakan bahwa Indonesia tengah membahas tentang PBM Euro 4 dan Juro 5. BBM jenis ini lebih berkualitas dan minim pencemaran udara. Ungkapnya di YouTube Justice Monitor, Rabu (24/01/2024).

Direktur IJM juga mengatakan bahwa  pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan standar kualitas BBM di Indonesia, rencana tersebut demi meningkatkan kualitas udara di Indonesia dan mengakselerasi target netralitas karbon pada 2060 mendatang, zero emission, sekaligus mendorong percepatan pembentukan industri kendaraan listrik. Ini adalah hal yang dipikirkan dan diungkapkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. 

"Penggunaan BBM beroktan rendah, mulai dari pencemaran udara hingga gangguan kesehatan, selain membuat pembakaran tidak sempurna dalam ruang bakar yang menyebabkan peningkatan emisi BBM. Ron rendah juga berdampak buruk terhadap kesehatan," jelasnya.

Ia mengatakan, di antaranya adalah gangguan pada paru-paru yang membuat gangguan pada organ pernapasan, terutama pada golongan rentan, seperti orang tua dan anak-anak. Dampak ini banyak ditemui di perkotaan,dan mereka yang berjalan kaki pun bisa terpapar.

"Sektor transportasi memang menjadi penyumbang yang cukup signifikan terhadap polusi udara, yakni sekitar 40 persen, total emisi merupakan kontribusi dari sektor tersebut, dampak buruk makin dirasakan di berbagai kota besar seperti Jakarta," ucapnya.

Agung menjelaskan, fakta yang berkembang saat ini dan faktual bisa di cermati dengan BBM Ron rendah, tentu polusi makin tinggi, ada sulfur dan juga hidrokarbon yang jauh lebih banyak dibandingkan BBM Ron tinggi. Mengingat berbagai dampak buruk itulah, maka mau tidak mau peralihan penggunaan BBM Ron rendah menuju Ron tinggi memang harus segera diimplementasikan demi kualitas udara yang lebih baik.

Ramah Lingkungan Juga Ramah di Kantong

"Hal yang harus pemerintah lakukan jika ingin merealisasikan wacana ini, yakni kesiapan rakyat untuk perubahan penggunaan BBM. Kita semua tahu bahwa pertalite adalah BBM bersubsidi yang menjadi konsumsi mayoritas rakyat dalam berkendara tentu, karena dia yang paling murah. Tentu pemerintah harus imbangi harga yang sepadan dengan kemampuan ekonomi rakyat, jangan sampai tujuan baik ini justru memberatkan masyarakat di kemudian hari," tambahnya.

Ia juga menyampaikan, BBM ramah lingkungan harusnya juga ramah harga di kantong rakyat, apalagi dengan kondisi beban ekonomi yang makin berat seperti saat ini. Jika BBM bersubsidi seperti pertalte diganti dengan Euro 4 dan Juro 5 yang kemungkinan harga jualnya di atas pertalite, ini jelas akan menambah beban pengeluaran rakyat. Sedangkan pendapatan belum tentu meningkat, tetapi pengeluaran berpotensi membengkak. 

"Imbas liberalisasi migas negara bingung memenuhi kebutuhan rakyat, pemerintah seakan tidak berdaya atas kebijakan liberalisasi migas yang selama ini berjalan, pemerintah seakan keberatan dengan subsidi BBM. Seakan-akan subsidi untuk rakyat adalah beban berat yang dipikul negara," sesalnya.

Menurutnya, ini adalah salah satu dampak dari liberalisasi negara dimana Pertamina bukan lagi pemain tunggal dalam pengelolaan migas di sektor hilir. Walaupun Pertamina masih mendominasi, tetapi di sektor hulu belum tentu.

"Tidak ada yang bisa menjamin kepemilikan migas yang dikelola pertamina selamanya milik negara. Mengingat Perusahaan Pertamina yang sudah lama go publik memungkinkan menggaet investor untuk menanamkan sahamnya di Pertamina dan dalam kamus ekonomi kapitalisme neoliberal, investasi bisa datang dari mana saja, yakni individu, swasta, dan bahkan Asing. Siapa pun berpeluang menanamkan investasi di sektor strategis, seperti Migas dan juga Minerba, termasuk di dalamnya barang tambang lainnya. Bukti lainnya adalah subsidi BBM untuk rakyat terus dikurangi demi mendapat untung yang lebih besar," terangnya.

Agung juga menjelaskan, dalam ekonomi kapitalisme subsidi adalah hambatan dalam perdagangan Internasional. Pemberian subsidi kepada rakyat akan memaksa produsen menjual barang dengan harga lebih murah. Alhasil, investor akan merasa rugi jika subsidi ada. Kalau subsidi tidak bisa dihilangkan biasanya negara melakukan pembatasan subsidi secara bertahap. Maka. tidak heran jika pemerintah kerap menaikkan BBM bersubsidi dengan dalih naiknya harga minyak dunia atau ketidakpastian perekonomian Global.

"Memenuhi kebutuhan migas yang ramah lingkungan dan tentu juga ramah harga adalah tugas pokok negara. Dalam hal ini Islam menetapkan minyak dan gas sebagai harta milik umum yang mana negara wajib mengelola dari pengeboran, penyulingan, hingga pendistribusiannya. Pengelolaannya tidak boleh dipindahkan kepada individu atau swasta. Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara agar hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik atas kekayaan tersebut," terangnya.

Kemudian Direktur IJM mengutip sabda Rasulullah SAW "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, air, padang penggembalaan, dan api. (HR. Abu Daud).

"Larangan penguasaan harta milik umum, ketika jumlahnya banyak. Dan ini tentu harus dikembalikan, yakni harta milik umum ini benar-benar kepada rakyat dan untuk kemakmuran rakyat," tutupnya.[] Indah Setyorini