PHK Meluas Imbas dari Sistem Kapitalis

MutiaraUmat.com -- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri manufaktur kembali meluas di Indonesia. Di tahun 2024 belum ada tanda-tanda badai PHK akan mereda, bahkan di bulan Januari sejumlah perusahaan diketahui memangkas puluhan hingga ribuan pegawainya. 

Disebutkan PT. Hung. A Indonesia melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasionalnya mulai Februari 2024.Beredar kabar, pabrik ban asal Korea Selatan itu tengah berencana segera hengkang dari Indonesia dan Vietnam akan jadi lokasi baru untuk membangun pabriknya. PHK itu bakal menelan korban sekitar 1.500 pekerja yang akan kehilangan sumber nafkahnya. 

"PT. Hung A itu asal Korea, sudah lama di Indonesia. Bahkan sebelum Hankook masuk. Dia memproduksi ban bias untuk truk dan bus. Ekspor nya bagus, dan setahu saya PT. Hung A itu perusahaan yang sehat. " Kata Azis Pane, ketua umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI). Kepada CNBC Indonesia dikutip Sabtu (20/1/2024). "Saat ini pekerja sudah berhenti bekerja, tambahnya. 

Gelombang PHK dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari tak mampu bertahan di tengah serbuan produk impor hingga anjloknya kinerja ekspor.

Di Mana Peran Negara?

Pemerintah harusnya mengambil langkah cepat untuk mengatasinya dengan membantu industri-industri di dalam negeri. Dengan stop impor ilegal dan batasi perjanjian perdagangan. Kebijakan pajak, harga energi, serta perizinan yang murah dan cepat. Bukan malah menjadi agen impor terbesar. Belum lagi regulasi negara, khususnya UU Cipta Kerja. 

Penderitaan rakyat semakin bertambah dengar banyak PHK. Beragam kebijakan yang lahir pun justru membuat rakyat sulit mencari kerja. Contohnya, betapa banyak sumber daya alam yang Asing kelola, tetapi negara tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi mengenai kebijakan investasi. Akibatnya jadi banyak pengalih fungsian lahan sehingga banyak petani yang kehilangan mata pencaharian. Yang akhirnya banyak anak-anak putus sekolah, rakyat banyak yang kelaparan, kejahatan merajalela. Karena sulit lapangan kerja. 

Negara lah yang bertanggung jawab atas rakyat yang bisa menjamin kebutuhan rakyat, termasuk menyediakan lapangan kerja. Tapi tidak dengan sistem kapitalis yang justru menyengsarakan rakyat. 

Solusi IsIam

IsIam, dengan sistem yang sempurna yang bisa menyelesaikan semua masalah tersebut. Dalam IsIam ada sistem ekonominya. Kepemilikan dalam islam diatur, ada kepemilikan individu, kepemilikan umum dan negara. Ada larangan sumber daya alam untuk dikelola asing atau swasta. Negara harus mengelola sendiri sehingga bisa membuka banyak lapangan kerja bagi rakyat. Dengan pengaturan yang sempurna ini, kesejahteraan bagi semua rakyat akan terjamin. 

Sudah saatnya umat IsIam menerapkan syariat IsIam  secara kaffah dan sempurna agar semua konflik yang terjadi terselesaikan. Rakyat bisa hidup aman dan sejahtera. Wallahu a'lam bishshawab. []

Ida Mufidah

Aktivis Dakwah Bogor