Persoalan Perempuan Sangat Dekat dengan Human Security

MutiaraUmat.com -- Direktur Institute Muslimah Negarawan Dr. Fika Komara menyampaikan bahwa persoalan perempuan sangat dekat dengan human security dalam Diskusi Bulanan Media Umat bertema Quo Vadis Umat 2024 di Media Umat Channel, Ahad (7/1/2024).

Ia mengungkapkan, di tahun 2023 menyisakan banyak persoalan dan PR besar terkait kondisi umat Islam, khususnya perempuan dan generasi karena dari data statistik yang dibaca, bisa dilihat masyarakat sedang tidak baik-baik saja.

"Data tersebut memang diukur dari banyaknya statistik kasus kekerasan yang makin meningkat. Contohnya, Kapolri saja akhir tahun kemarin mengungkapkan ada 21.768 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan ini diamini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) itu sendiri, meskipun berbeda datanya, tetapi ada konfirmasi peningkatan yang sangat signifikan terutama kekerasan pada anak, dan kasus-kasus ini terkategori low politics," terangnya.

Menurutnya, ketika berbicara geopolitik, tidak selalu bicara national security, tetapi juga human security. Jadi kita melihat memang justru persoalan perempuan ini sangat dekat dengan masalah human security. Masalah kekerasan, dan masalah bangunan keluarga karena ternyata yang membuat kita miris, penyumbang terbesar angka kekerasan itu justru KDRT. Artinya ada masalah juga pada bangunan keluarga Muslim, tetapi tidak hanya keluarga Muslim tentunya, tetapi keluarga bangsa ini.

"Belum lagi berbicara angka perceraian, fenomena perselingkuhan dan lainnya masih banyak lagi. Ini masalah yang terkesan tidak terlalu relevan pada kepentingan pertahanan keamanan negara, tetapi justru yang membuat tergelitik adalah ketika dikatakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) bahwa indeks pemberdayaan gender itu meningkat," ujarnya.

Ia mengatakan, jika dilihat ukurannya ternyata memang masih kepada ukuran-ukuran indeks tersebut kembali pada ukuran ekonomi, yakni partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja profesional dan memiliki pendapatan, meskipun juga ada partisipasi di parlemen, tetapi paradoksnya adalah persoalan sosial termasuk human security, sama tingginya.

"Bukankah jika indeks pemberdayaan gender makin tinggi, harusnya mengurangi persoalan-persoalan di masyarakat atau human security atau social security tadi, tetapi justru malah sama-sama tinggi. Ini kan berarti memberikan catatan, bisa jadi persoalannya memang ada," ungkapnya.

Ia memaparkan, Kapolri menyebut baru 30 persen masalah bisa diselesaikan dari 21.000 kasus. Komnas Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga mengatakan dari seribuan kasus, mereka baru bisa menyelesaikan sekitar 1000 kasus, sementara 200 kasus belum  terselesaikan. Jadi ada begitu banyak penumpukkan. Nah, kalau trend-nya seperti itu, cenderung pesimis di tahun 2024 akan ada penurunan permasalahan.

"Memang persoalannya ada karena bisa jadi catatannya ada pada paradigma pembangunan perempuan itu sendiri. Karena kalau kita berbicara indeks pemberdayaan gender itu kan tidak bisa dilepaskan dari konsep pengarusutamaan gender atau women and development yang memang itu digagas dominasinya adalah dengan nilai-nilai Barat," tegasnya.

Jadi sebetulnya menurut Fika, kalau ditelusuri persoalannya memang ada pada level paradigmatik. Perempuan hanya dilihat dalam konteks economic approach yakni pendekatan ekonomi karena yang diukur adalah tingkat partisipasi tenaga kerjanya, profesionalitasnya, parlemennya, tetapi tidak berdaya membangun keluarga, menjaga anak-anaknya, kehormatannya di lingkungan kerja ini yang tidak ada jaminannya.

"Apakah dari perspektif hukumnya begitu atau apakah memang sistem hukum kita tidak bisa memberikan jaminan pada ukuran kehormatan ini yang justru gagal ditangkap dalam proses kebijakan tadi," ujarnya.

Ia menambahkan dengan mengutip sebuah perkataan Dr Majid Alkilani dalam sebuah bukunya yang mengatakan ketika pembangunan itu berporos pada materi, maka manusia itu menjadi unsur yang paling tidak berharga. 

"Dan ini yang terjadi di kaum perempuan saat ini, padahal perempuan adalah kehormatannya sebuah bangsa dan kehormatannya sebuah masyarakat," tutupnya [] Nurmilati