MutiaraUmat.com -- Terbongkarnya video pidato internal Prabowo di kalangan Gerindra yang dinilai sebagian publik seolah “mengejek” politikus dengan istilah
ndasmu etik. Menyikapi hal tersebut, Direktur Indonesian Justice Monitor Agung Wisnuwardana menegaskan bahwa syariah Islam menjadi solusi penting dalam menata moral etik dan sistem yang baik.
“Oleh karena itu syariah Islam akan menjadi solusi penting dalam menata moral etik dan juga sistem yang baik ke depan,” ujarnya di kanal YouTube Justice Monitor dengan tema Etika Politik “Ndasmu Etik”. Kamis (21/12/2023).
Menurut Agung, ndasmu etik adalah sebuah istilah yang bagi orang Jawa terdengar sangat kasar. Bangsa ini perlu merenung ulang standar moral para penguasa dalam mengurus negara. Misalnya sebagian politisi terganggu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Gibran yang dianggap merusak tatanan bernegara.
"Seharusnya Prabowo melakukan refleksi, kenapa jauh-jauh hari tidak mempermasalahkan pamannya Gibran menjadi Ketua MK. Bukankah sudah diketahui sejak awal bahwa ada persoalan etik yang muncul ketika ketua lembaga negara dan Presiden mempunyai hubungan saudara ipar," lugasnya.
Ia mengatakan, Ini baru soal MK, hanyalah sebagian dari soal etik yang ada dalam kekuasaan rezim Jokowi dan yang seharusnya terjadi adalah seorang pemimpin harusnya memperbaiki moralitas politik etik pasca rezim Jokowi, bukan malah diam atau ingin meneruskannya.
“Jangan sampai kehidupan bernegara memang lebih dikendalikan hawa nafsu berkuasa dan menjalankan kekuasaan untuk kepentingan segelintir orang,” ujarnya.
Adapun menurut Agung, terkait etika politik yang mengejek seperti yang dikatakan Prabowo yaitu ndasmu etik, seharusnya tidak terjadi, sebab meskipun soal etika politik menjadi tanggung jawab bersama, tetapi seorang pemimpin harus memastikan bahwa kepemimpinannya ke depan akan mengubah standar moral yang ada.
"Sehingga, di sini publik dalam melihat isu yang dimunculkan salah satu Capres dalam debat itu yaitu Prabowo Subianto, seharusnya Prabowo mengapresiasi isu soal etik, bukan malah mengolok-olok terkait masalah isu etik," mirisnya.
Siapa pun yang memimpin bangsa ini ke depan, katanya, perlu memastikan etika politik dan sistemnya berubah, negara harus mempunyai standar moral dan sistem politik yang baik dalam mengarahkan berbagai kebijakan nasional ke depan.
"Oleh karena itu, seharusnya etika penegakkan hukum yang berkeadilan dan sistem politik yang adil sesuai syariah, bukan alat kekuasaan tirani dan diskriminatif,” tutupnya. [] Aslan La Asamu
0 Komentar