Ketimpangan Pendidikan Membuat Kualitas Generasi Dipertanyakan

MutiaraUmat.com -- Teguran yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Pada peringatan Hari Guru dan HUT ke-78 PGRI di Jakarta. Jokowi mengecek infrastruktur pendidikan di berbagai daerah saat kunjungan kerja. Lalu ia membandingkan pendidikan di kabupaten dan kota.

Ia mengatakan guru menghadapi tantangan berat di masa ini. Salah satunya terkait perkembangan teknologi.

Pasalnya, tidak semua guru di Indonesia bisa mengakses teknologi terkini. Jokowi mengakui penyebaran infrastruktur tidak merata. "Kalau mungkin yang di kota-kota lebih enak, tapi untuk guru-guru yang bekerja di daerah 3T, yang infrastrukturnya terbatas, fasilitas terbatas dan gurunya juga terbatas, ini saya pastikan lebih berat" ujarnya.

Meskipun begitu, Jokowi memastikan pemerintah terus berupaya memberikan dukungan terbaik kepada para guru, termasuk memperjuangkan kesejahteraan para tenaga pendidikan. Sabtu,25 November 2023, CNN Indonesia

Bagaimana ini bisa terjadi?

Apakah pendidikan yang seharusnya mendapat porsi utama untuk mengembangkan SDM dan  mencerdaskan generasi bangsa sebagai penerus peradaban ini teralihkan?padahal minimnya infrastruktur,guru,sarana dan prasarana juga bisa dipastikan mempengaruhi output kualitas anak didik kita.

Belum lagi banyaknya problem salah satu diantaranya anak-anak yang tinggal di desa  terpencil terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena akses jalan sulit dan jarak tempuh yang jauh semakin menambah peliknya persoalan pendidikan negeri ini.

Visi Misi Pendidikan Hilang Arah

 

Ketimpangan infrastruktur pendidikan bukan satu-satunya masalah yang harus dihadapi dunia pendidikan saat ini. Kurikulum yang kerap berubah, tambahan pekerjaan terkait administrasi persiapan bahan ajar juga menyebabkan makin beratnya para guru melakukan tugasnya, selain itu mereka yang pekerja honorer di daerah 3T pun harus hidup jauh dari kata sejahtera. Gaji yang mereka terima sangatlah kecil tanpa ada jaminan dan kepastian waktu kapan mereka akan diangkat sebagai ASN.

Di tengah keprihatinan terhadap nasib guru, pemerintah justru semakin fokus pada kurikulum merdeka belajar, moderasi beragama. Merdeka belajar yang mengadopsi kebebasan, tidak mau lagi dalam kungkungan dan terikat aturan gencar diaruskan. Pendidikan sebagai pembetuk peserta didik untuk menjadi manusia cerdas beriman, berakhlak, bermoral, disiplin hanya sebatas harapan yang kalau dikaitkan dengan sederet masalah generasi saat ini. Seperti tawuran antar pelajar, perundungan di tingkat pendidikan sekolah, tingginya kasus bunuh diri pelajar, pergaulan bebas dan masih banyak kerusakan terjadi saat ini adalah cerminan visi misi pendidikan di negeri kita yang gagal membentuk kepribadian kuat berbasis keimanan dan ketaqwaan pada diri anak didik saat ini.

Tata kelola Pendidikan Islam

Pendidikan dalam Islam adalah kebutuhan pokok publik yang menjadi tanggung jawab negara mulai dari fasilitas,infrastruktur secara merata bahkan gratis.

Negara wajib memenuhi dan memastikan kebutuhan pendidikan warga negaranya dan tidak boleh ada yang terhalang untuk mengaksesnya.

Sistem ekonomi Islam memampukan Negara melakukan dan mengatur pembiayaan pendidikan yang diperoleh dari kas negara (Baitul Maal). Yang bersumber dari 3 pos. Yaitu pos fai-kharaj,pos kepemilikan umum dan pos zakat.

Sumber Daya Alam seperti hutan,barang tambang dan lautan. Yang dikelola secara mandiri oleh Khalifah.

Syaikh Taqiyudin An-Nabhani dalam kitab Nidzomul Iqtishady fil Islam dalam kondisi mendesak kas negara mengalami kekosongan maka Negara berhak menarik dharibah atau pajak dalam rangka membiayai infrastruktur pendidikan yang prioritas. Di sisi lain kesejahteraan dan kemudahan guru mentransfer ilmu kepada anak didik tidak luput dari perhatian Negara Khilafah,dalam sejarah ketika dimasa Umar Khalifah Umar bin Khattab guru pengajar anak-anak digaji sebesar 15 Dinar. Kesejahteraan guru benar-benar nyata untuk meningkatkan kualitas kemampuan mengajarnya sebagai pendidik dan pencetak SDM unggul untuk membangun peradaban agung.

Dengan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, selama 13 abad Khilafah mampu menjadi negara adidaya yang menjadi pusat pengetahuan dan teknologi dunia. Banyak ulama mazhab, perawi hadist dan ilmuwan level dunia lahir dari kota-kota berkembang yang menjadi pusat pendidikan bukti meratanya pendidikan dalam masa pemerintahan Khilafah.

Allahu A'lam bish showab.

Oleh: Wiwit Rahayu

Aktivis Muslimah