Bagi-Bagi Motor ke Lurah: Tidak Tepat Sasaran dan Menghamburkan Anggaran

MutiaraUmat.com -- Bukan menjadi rahasia umum lagi kondisi jalan di Kota Semarang mengalami banyak kerusakan, mulai dari jalan berlubang, bergelombang yang berakibat pada kecelakaan.

Seperti yang terjadi di daerah Jatibarang Semarang, kecelakaan yang melibatkan truk tangki air Cakra Tirta H8124 DG di jalan menurun tepatnya Jalan Untung Suropati Kelurahan Bamban Kerep Kecamatan Ngaliyan diduga karena rem blong, Senin (Tribun Jateng.com 24/7/2023). 

Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi mengatakan truk itu diduga remnya tidak berfungsi sehingga pengemudi tidak mengendalikan saat di turunan itu. Ia juga menyoroti kondisi aspal di turunan itu yang sedikit gelombang.

Selain itu, setiap kali memasuki musim hujan, Semarang selalu dilanda banjir. Apalagi daerah Semarang bawah selalu menjadi langganan banjir. Silih berganti Wali Kota berganti nyatanya belum bisa mengatasi banjir langganan ini. 

Seperti yang dilansir DetikJateng.com (3/12/2023). Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) menyebut salah satu penyebab banjir di antaranya rumah pompa rusak.

Tetapi mengapa di hari Kopri ke 52 Wali Kota Semarang memberikan hadiah motor kepada lurah? Apa urgensinya?

Pada peringatan Hari Kopri ke 52, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, memberikan motor Honda Vario 160 sebagai inventaris kendaraan kepada 177 lurah di wilayahnya. 

Dalam penyerahan itu, wali kota Semarang mengatakan, bahwa pemberian inventaris motor baru itu dilakukan karena kendaraan lama yang digunakan sudah tidak terlalu bagus. (tvOne.com 4/12/2023).

Pemberian motor tersebut banyak menuai polemik, dari yang menyayangkan anggaran sebesar itu untuk pegawai yang sudah terjamin hidupnya, sampai menyayangkan disaat banyak jalan rusak mengapa tidak digunakan untuk memperbaiki jalan saja. Dan masih banyak lagi.

Selain masalah banjir, Kota Semarang memiliki segudang masalah lainnya seperti jalan rusak, dilansir dari Kompas.com (8/3/2023) sepanjang 19 kilometer ruas jalan provinsi di Kota Semarang dilaporkan rusak. 

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan berharap agar Pemprov Jateng segera memperbaikinya sebelum bulan Ramadan. "Jalan Brigjen Sudiarto dari Banjir Kanal Timur (BKT) sampai Pengggaron ini kan sudah berbatasan dengan Demak. Ada sekitar 7,1 km kerusakan dan kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang," kata Ita.

Banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan mengapa Wali Kota memberikan kendaraan bagi lurah yang sejatinya tidak penting, padahal masyarakat sering dijejali dengan istilah jika tidak ingin macet maka beralihlah ke kendaraan umum. bukankah penambahan kendaraan pribadi ini memicu kemacetan di jalan?

Seperti yang dilansir DetikJateng (22/8/2023). Kendaraan bermotor di Kota Semarang bertambah ribuan kendaraan atau sekitar 6-10 persen per tahun. Hal itu berpengaruh adanya kemacetan di jam-jam tertentu hingga munculnya perlintasan sebidang pada perlintasan kereta api.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Ambar Prasetyo, usai acara Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang Jalur Kereta Api di Wilayah Kota Semarang Tahun 2023 di Aula Kantor PT KAI Daop 4 Semarang. 

Ia mengatakan perhitungan jumlah kendaraan di Kota Semarang dilakukan dengan melihat jumlah kendaraan melintas di kelas jalan tertentu. Kemudian didapati jika jumlah kendaraan meningkat.

Bukankah tindakan ini tidak tepat sasaran? Mereka sudah berkecukupan masih diberikan fasilitas kendaraan pribadi, rakyat hanya bisa gigit jati. Tindakan ini cenderung menghambur-hamburkan uang rakyat. 

Kini masyarakat bisa menilai untuk menghabiskan anggaran daerah dibuatlah berbagai macam projek yang tidak masuk akal, namun untuk sekadar memenuhi kebutuhan rakyat saja sepertinya sulit sekali terealisasi. Termasuk pembangunan infrastruktur yang memadai.

Padahal jika infrastruktur yang dibangun memadai pemerintah daerah jugalah yang akan menerima manfaatnya, mulai dari kelancaran distribusi barang dan jasa, rendahnya angka kecelakaan dan lainnya.

Namun semua itu tidak mungkin terjadi dalam sistem kapitalisme bukan rakyat yang menjadi prioritas. Rakyat dan pemerintah seperti seseorang yang sedang berjual beli. Maka tidak heran jika rakyat ingin mendapatkan kesejahteraan, infrastruktur yang memadai itu semua tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma.

Seharusnya sebagai seorang pemimpin ketika dia memimpin yang pertama dilakukan adalah pengecekan apakah kebutuhan pokok masyarakatnya sudah terpenuhi atau belum. Itupun ditelurusi individu per individu bukan sebagian besar masyarakat. Sehingga ketika ada individu yang tidak mendapatkan layanan pemerintah maka segera akan diatasi.

Sebagaimana hadis Rasulullah,

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Insfratruktur yang memadai adalah bagian dari kebutuhan yang harus diberikan negara kepada rakyatnya. 

Ketika pemimpin Islam memimpin bukan hanya manusia yang diurusi tetapi hewanpun juga. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab yang menangis ketika seekor kedelai terpelosok akibat jalan yang rusak. Ia takut akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti.

Sudah saatnya beralih ke sistem Islam kaffah.

Oleh: Alfia Purwanti

Analis Mutiara Umat Institute