Perempuan dalam Pusaran Triple Burden


MutiaraUmat.com -- Pembahasan terkait dengan peran para perempuan seakan tak pernah usai, terus bergulir diperbincangkan di ruang publik. Banyak istilah ilmiah yang terkesan progresif untuk mendorong pemberdayaan perempuan agar setara dengan laki-laki. Tapi faktanya, istilah-istilah yang mereka anggap keren itu malah menjadi bumerang untuk para perempuan. Yang dulunya perempuan dikenal akrab dengan double burden, sekarang istilah tersebut bergeser menjadi triple burden.

Konsep sosiologis yang digagas seorang akademisi, pakar kebijakan sosial, dan antropolog asal Inggris bernama Caroline Moser mencetuskan bahwa perempuan di negara berkembang memikul tiga peran sekaligus secara bersamaan: peran reproduksi (mengurus rumah tangga dan anak), peran produksi (bekerja menghasilkan materi), dan peran komunitas (aktivitas sosial di masyarakat).

Salah Satu contoh dari realitas pahit ini terjadi di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2026. Di wilayah timur Bojonegoro yang berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo ini, jeratan triple burden bukan lagi sekadar teori sosiologi di atas kertas, melainkan sebuah fenomena sosial yang mengancam ketahanan keluarga dan masa depan anak.

Peran Produksi Perempuan dan Retaknya Benteng Domestik

Kecamatan Kanor sejatinya adalah kawasan agraris yang subur. Adanya infrastruktur jembatan penghubung Kanor–Rengel pun telah mempercepat mobilitas warga. Namun, di balik geliat pembangunan tersebut, himpitan ekonomi di 25 desa wilayah Kanor kian menjepit daya beli masyarakat. 

Dilansir kanor.bojonegorokab.go.id, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Operasi Pasar Murah dalam rangka sosialisasi pasokan dan harga pangan pada Selasa, 22 September 2026, bertempat di Desa Bakung, Kecamatan Kanor.Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketersediaan pasokan dan perkembangan harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.

Kondisi inilah yang memaksa para ibu di Kanor harus keluar rumah untuk mengambil peran produksi demi menyambung napas finansial keluarga. Banyak dari mereka terserap menjadi pelaku UMKM, buruh toko, hingga buruh linting di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) dan tekstil di wilayah tetangga seperti Sumberrejo.

Namun, ketika perempuan disibukkan terlalu dalam di sektor produksi publik, benteng domestik mulai goyah. Merujuk laporan resmi Radar Bojonegoro yang dipublikasikan pada Senin, 28 September 2026.Hingga Agustus, jumlah perkara perceraian di Kabupaten Bojonegoro yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencapai 2.115 perkara pada 2026. 

Mayoritas kasus yang masuk merupakan cerai gugat yang dilayangkan oleh pihak istri. Faktor pemicunya berpola sama: impitan ekonomi, minimnya intensitas komunikasi akibat kesibukan bekerja, serta akumulasi kelelahan mental dari pusaran triple burden. Ironisnya, sepertiga dari angka perceraian ini disumbang oleh pasangan muda dari generasi produktif (Generasi Z).

Puncak Gunung Es Tragedi Domestik

Saat fungsi reproduksi ibu sebagai madrasatul ula (sekolah pertama anak) tersita oleh jam kerja publik dan tuntutan komunitas, anak-anak menjadi korban utama yang kehilangan pengawasan. Berdasarkan laporan data kementerian terkait, yang dirilis oleh Radar Bojonegoro (23/06/2026 ), jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bojonegoro mencapai 4.745 anak. Faktor ekonomi memaksa sebagian besar dari mereka putus sekolah demi membantu orang tua bekerja atau terjebak dalam lingkaran pernikahan dini. 

Renggangnya fungsi kontrol dan kedekatan emosional di rumah juga berkaitan erat dengan maraknya masalah sosial remaja. Ketika pilar-pilar utama keluarga dipaksa menanggung beban psikologis dan himpitan materi secara berlapis tanpa adanya jaring pengaman sosial yang memadai, ketahanan domestik rentan runtuh secara tragis.

Bom Waktu Psikologis 

Melihat realitas di atas, fenomena beban berlapis ini bukan lagi sekadar teori sosiologi , melainkan bom waktu psikologis. Tekanan untuk menjadi "perempuan berdaya" secara ekonomi di satu sisi, dan keharusan menjaga harmoni rumah tangga di sisi lain, telah menciptakan kelelahan mental akut (burnout) bagi para ibu.

Secara faktual, pola keseharian sebagian besar perempuan pekerja di kawasan pinggiran Bengawan Solo-Kanor, sangatlah menguras energi. Mereka harus terjaga sejak dini hari untuk menuntaskan pekerjaan domestik dan menyiapkan keperluan anak sekolah. Begitu matahari terbit, mereka langsung berpindah ke sawah, pasar, atau menjadi buruh pabrik hingga sore hari. Waktu istahat yang minim ini masih harus terbagi lagi dengan tuntutan sosial kemasyarakatan di lingkungan RT atau desa.

Perpindahan peran dari domestik ke publik ini jarang didasari oleh karier yang mapan, melainkan murni mekanisme bertahan hidup akibat mahalnya harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian pendapatan kepala keluarga. Ketika energi seorang ibu terkuras habis untuk mengejar target ekonomi produksi dan komunitas publik, fungsi utamanya dalam memberikan kasih sayang serta pengawasan penuh pada anak otomatis teralihkan. Kerapuhan psikologis ibu inilah yang secara perlahan meretakkan pilar-pilar pertahanan keluarga domestik dari dalam.

Kegagalan Regulasi Struktural

Urgensi krisis kemanusiaan di pedesaan Bojonegoro ini bukanlah masalah lokal, melainkan akibat dari dorongan regulasi struktural. Secara global, agenda Sustainable Development Goals (SDGs) PBB poin ke-5 tentang Kesetaraan Gender secara agresif mendorong peningkatan persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal dan informal.

Di tingkat nasional, cetak biru kebijakan ini diadopsi melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan berbagai Perda turunannya yang diadopsi Pemkab Bojonegoro. Kebijakan ini secara masif mengukur "keberdayaan" perempuan dari seberapa besar mereka menghasilkan materi dan kontribusi produk domestik bruto (PDB) daerah.

Namun, baik regulasi global maupun nasional sama sekali tidak menyediakan jaring pengaman bagi beban reproduksi domestik yang ditinggalkan perempuan. Istilah "kemandirian ekonomi perempuan" justru menjadi legitimasi bagi negara untuk lepas tangan dari kewajiban menyediakan kebutuhan pokok yang murah dan lapangan kerja yang luas bagi laki-laki sebagai kepala keluarga. Walhasil, regulasi ini bukan membebaskan perempuan, melainkan menjebak mereka ke dalam eksploitasi baru: menjadi buruh korporasi sekaligus pemikul beban domestik yang tak berujung.

Menata Ulang Peran Melalui Kacamata Syariat

Krisis keluarga dan tragedi berdarah yang melanda Kecamatan Kanor membuktikan bahwa pembagian peran yang hanya bersandar pada akal manusia dan prinsip materi semata telah menemui jalan buntu. Mengatasi fenomena triple burden tidak akan selesai hanya dengan regulasi pengarus utamaan gender, program PKK, atau sekadar redistribusi tugas domestik antara suami dan istri. Ketika sistem sekuler-kapitalistik mematok kemuliaan perempuan dari kontribusi finansialnya di luar rumah, perempuan akan selalu terjebak dalam eksploitasi beban yang melebihi batas kemampuannya. 

Islam hadir membawa aturan yang paripurna untuk memuliakan perempuan , tanpa melahirkan benturan peran yang merusak tatanan keluarga:

Hukum asal peran perempuan (umu wa rabbatul bait): Islam menetapkan bahwa tugas utama dan hakiki seorang perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah suaminya. Peran reproduksi ini tidak dipandang sebelah mata sebagai "kerjaan tanpa bayaran" (unpaid work) seperti dalam kacamata feminisme, melainkan sebuah posisi politis dan strategis untuk mencetak generasi berkualitas prima.

Mitra kehidupan sosial yang proporsional: Islam tidak mengurung perempuan di dalam ruang domestik. Berdasarkan QS At-Taubah ayat 71, laki-laki dan perempuan adalah mitra (awliya) yang saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan kebaikan (amar makruf) dan mencegah keburukan (nahi mungkar). Perempuan disyariatkan untuk menuntut ilmu, berdakwah, bahkan melakukan aktivitas muamalah ekonomi (seperti berdagang atau menjadi guru/dosen), namun statusnya adalah hak yang mubah, bukan kewajiban yang mengikat.

Hukum Islam juga secara mutlak membebankan tanggung jawab nafkah 100 persen di pundak suami atau laki-laki sebagai kepala keluarga. Jika suami mengalami keterbatasan, negara dalam sistem Islam wajib turun tangan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi kaum laki-laki, bukan malah mendorong kaum ibu untuk keluar rumah menjadi buruh murah demi pertumbuhan ekonomi daerah.

Penutup

Kelelahan sistemik, lonjakan cerai gugat, hingga fenomena anak putus sekolah di Kecamatan Kanor pada tahun 2026 merupakan dampak nyata dari penerapan cara pandang kapitalisme-sekuler. Mengakhiri lingkaran setan triple burden tidak cukup hanya dengan mengandalkan kesalehan atau manajemen waktu individu semata. 

Sudah saatnya masyarakat dan pemangku kebijakan membangun kesadaran kolektif untuk kembali pada ketakwaan yang universal (QS Al-Hujurat: 13). Diperlukan tatanan kehidupan yang kondusif, di mana para suami dapat menafkahi keluarganya secara makruf dan menjalankan perannya sebagaimana mestinya sehingga kaum perempuan dapat kembali menjalankan perannya secara maksimal. Bersama-sama membangun keluarga dan mencetak generasi rabbani.[]


Oleh: Vyana Rizqi 
(Aktivis Muslimah)

0 Komentar